Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 285

Judul               Kemenaker: Awas, Perusahaan Beri Upah di Bawah Ketentuan Bisa
                                    Dipidana
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1712165/kemenaker-
                                    awas-perusahaan-beri-upah-di-bawah-ketentuan-bisa-dipidana
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-11-15 15:55:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  meminta  agar  perusahaan  dapat  memberikan
              besaran  upah  minimum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Direktur  Jenderal
              Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Indah  Anggoro  Putri
              menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum dibawah ketentuan maka akan
              diberikan sanksi pidana.



              KEMENAKER: AWAS, PERUSAHAAN BERI UPAH DI BAWAH KETENTUAN BISA
              DIPIDANA

              JawaPos.com  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  meminta  agar  perusahaan  dapat
              memberikan  besaran  upah  minimum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Direktur
              Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri
              menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum dibawah ketentuan maka akan
              diberikan sanksi pidana.

              Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum, ujarnya secara virtual, Senin (15/11).

              Selain itu, Indah juga menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menunda pelaksanaan upah
              minimum tahun 2022. Sebab, pemerintah tidak menerima alasan apapun bagi pemberian upah
              minumin sesuai ketetapan masing-masing provinsi.

              Jangan beralasan atau berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi
              Covid-19 lalu jadi tidak taat penetapan upah minimum, tuturnya.

              Indah menjelaskan, peralihan ketetapan upah minimum tahun 2021 tersebut berdasarkan PP 36
              tahun  2021.  Dalam  hal  ini  upah  minum  sektoral  yang  telah  ditetapkan  sebelum  tanggal  2
              November 2020 tetap berlaku sampai dengan surat keputusan mengenai penetapan upah minum
              sektoral berakhir.



                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290