Page 319 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 319
Judul UMP 2022, Kemenaker: Bukan Berarti Semua Provinsi Naik 1,09 Persen
Nama Media jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2021/ump-2022-kemenaker-
bukan-berarti-semua-provinsi-naik-109-persen/
Jurnalis Editor : Dinarsa Kurniawan
Tanggal 2021-11-15 15:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan perhitungan nilai Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan UMK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, hasil penyesuaian UMP dan UMK 2022
mendatang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
UMP 2022, KEMENAKER: BUKAN BERARTI SEMUA PROVINSI NAIK 1,09 PERSEN
JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan perhitungan nilai
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, hasil penyesuaian UMP dan UMK
2022 mendatang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indah menegaskan, berdasarkan perhitungan BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09
persen. Upah minimum terendah akan terjadi di Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan upah minimum
tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp 4.453.724.
’’Rata-rata penyesuaian upah minimum 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi,” tegasnya secara virtual, Senin (15/11).
Indah menekankan, kenaikan UMP tersebut bergantung dari keputusan Gubernur di masing-
masing daerah. Sehingga, besarannya pun tidak akan sama. “Bukan berarti semua provinsi naik
1,09 persen. Hati-hati ya memahaminya,” tuturnya.
Indah memaparkan, penetapan nilai UMP tahun 2022 mendatang antara batas atas dan batas
bawah pada wilayah yang bersangkutan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur
dalam pasal 26 PP No 36 Tahun 2021.
Ia menjelaskan, batas atas upah minimum nanti merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi
yang ditetapkan. Kedua, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum
terendah yang ditetapkan. Ketiga, nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula
318
