Page 314 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 314
Judul Buruh Sumut Tuntut Kenaikan Upah 16 Persen
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/medan/1729-umum/1259491/buruh-sumut-tuntut-
kenaikan-upah-16-persen
Jurnalis Indra Widyastuti
Tanggal 2021-11-15 15:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah serikat buruh di Sumatera Utara (Sumut) menuntut kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022, mengingat tidak ada kenaikan
pada tahun ini. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut misalnya menuntut agar Gubernur Sumut
menaikkan UMP hingga 16 persen. Ketua DPD SPN Sumut Anggiat Pasaribu mengatakan,
tuntutan ini karena tahun 2021 tidak ada perubahan UMP dan UMK akibat adanya pandemi
COVID-19.
BURUH SUMUT TUNTUT KENAIKAN UPAH 16 PERSEN
Medan : Sejumlah serikat buruh di Sumatera Utara (Sumut) menuntut kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022, mengingat tidak ada
kenaikan pada tahun ini.
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut misalnya menuntut agar Gubernur Sumut menaikkan UMP
hingga 16 persen. Ketua DPD SPN Sumut Anggiat Pasaribu mengatakan, tuntutan ini karena
tahun 2021 tidak ada perubahan UMP dan UMK akibat adanya pandemi COVID-19.
"Biasanya tiap tahun itu kenaikan tujuh sampai delapan persen. Karena tahun lalu gak naik kami
usulkan kenaikan tahun 2022 itu sekitar 16 persen untuk UMP dan UMK," kata Anggiat di sela-
sela pertemuan dengan Gubernur Sumut di Medan, Senin (15/11/2021).
Anggiat menambahkan tuntutan itu dilakukan buruh juga melihat kondisi ekonomi yang mulai
pulih tahun ini. Namun ia menyadari bahwa sesuai UU Cipta Kerja Omnibus Law, kenaikan upah
sudah dibatasi hanya sekitar 1,8 persen.Sementara di UU Ketenagakerjaan sebelumnya,
kenaikan upah diserahkan kepada pemerintah daerah.
"Sekarang upah itu sudah dimonopli pusat. Di Omnibus Law itu hitung-hitungannya hanya 1,8
persen. Nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak di daerah," ujarnya.
313
