Page 309 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 309
Judul Catat! Upah Minimum Sektoral Dihapus, Tapi Masih Berlaku Lho
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211115150420-4-
291637/catat-upah-minimum-sektoral-dihapus-tapi-masih-berlaku-lho
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-15 15:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah Minimum berdasarkan
PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum
Berdasarkan Sektor
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah hadir dengan
mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja atau
buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha
Ringkasan
Penetapan upah minimum sektoral (UMSK) oleh kepala daerah saat ini sudah tidak berlaku lagi
di UU Cipta Kerja maupun turunannya. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya para gubernur
sangat berperan dalam menetapkan UMSK. Meski demikian, di lapangan nilai UMSK tetap dipakai
dalam pelaksanaan hubungan industrial dengan syarat nilainya masih di atas UMP/UMK.
CATAT! UPAH MINIMUM SEKTORAL DIHAPUS, TAPI MASIH BERLAKU LHO
Jakarta, - Penetapan upah minimum sektoral (UMSK) oleh kepala daerah saat ini sudah tidak
berlaku lagi di UU Cipta Kerja maupun turunannya. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya para
gubernur sangat berperan dalam menetapkan UMSK. Meski demikian, di lapangan nilai UMSK
tetap dipakai dalam pelaksanaan hubungan industrial dengan syarat nilainya masih di atas
UMP/UMK.
"Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
PP 35/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
308
