Page 310 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 310
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, Senin (15/11/21) Meski demikian, Pemerintah
menegaskan bahwa nilai UMSK yang selama ini sudah berjalan, maka itu tidak dihapus dan tetap
berlaku. Pengusaha harus mengikuti aturan tersebut.
Artinya UMS tetap berlaku sepanjang masih di atas UMP atau UMK. Namun, bukan berarti
gubernur menetapkan UMSK baru karena sudah tidak diatur lagi dalam UU Cipta Kerja. Pasal
191 A UU Cipta Kerja menyebut bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi
atau menurunkan upah.
Sehingga ketika UMSK masih lebih besar dari UMP atau UMK, maka pengusaha tetap membayar
sebesar UMSK dan tidak boleh menurunkan Upah menjadi sebesar UMP atau UMK.
Ketentuan mengenai upah minimum bakal diputuskan beberapa hari ke depan. Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan
penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
"Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap
kepentingan pekerja atau buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri.
Upah Minimum bertujuan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari 1 satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan Upah Minimum
ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan
ekonomi Indonesia.(hoi/hoi).
309
