Page 304 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 304
UMP 2022 NAIK: DKI JAKARTA TERTINGGI, JAWA TENGAH TERENDAH
Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP dan
UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data itu tercatat UMP terendah
itu Jawa Tengah dan tertinggi DKI Jakarta.
"Data statistik Upah Minimum, UMP terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011 dan UMP tertinggi DKI
Jakarta Rp 4.453.724. Rata-rata penyesuaian UMP adalah 1,09%," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/2021).
Kemudian, pertumbuhan ekonomi tertinggi didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76%,
pertumbuhan ekonomi terendah yakni Bali -5,83%. Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29% dan
Inflasi terendah Papua -0,40%.
Diungkapkan juga dari 24 Provinsi, ada 4 Provinsi yang nilai UM tahun 2021 lebih tinggi dari
Batas Atas upah Minimum. Sehingga UM tahun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah
minimum 2021.
"Keempat provinsi itu, Sumatera Selatan Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp 3.310.723, Sulawesi
Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863," jelasnya.
Sementara perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota, dari 24 Provinsi terdapat 26 Provinsi yang
telah menetapkan UMK. Dari Kabupaten/Kota di 26 Provinsi sebanyak 255 Kabupaten/Kota yang
tela menetapkan UMK.
"Namun, ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian dengan rincian," paparnya.
Hasilnya, kenaikan nilai UMK tertinggi di Kota Palu sebesar Rp 174.840 dan kenaikan UMK
terendah di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 277.
Lebih lanjut, penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 21 November
2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.
Penyesuaian upah minimum ini disesuaikan dengan formula PP 36/2021.
"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi, paling lambat 21 November 2021 ini,
sekitar 6 hari lagi. Karena 21 itu hari minggu maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur,"
ungkapnya.
Dalam penghitungan UMP dan UMK bukan Gubernur sendiri yang akan menghitung.
"Mungkin bukan Gubernur yang utak-atik ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinar Tenaga Kerja,
bekerjasama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur
untuk menjadi ketetapan UMP," imbuhnya.
303
