Page 333 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 333
Judul Kemnaker: PP Pengupahan terbaru minimalkan disparitas antar-wilayah
Nama Media jambi.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jambi.antaranews.com/berita/477881/kemnaker-pp-
pengupahan-terbaru-minimalkan-disparitas-antar-wilayah
Jurnalis Ariyadi
Tanggal 2021-11-15 14:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penerbitan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk meminimalkan
disparitas antar-wilayah.
KEMNAKER: PP PENGUPAHAN TERBARU MINIMALKAN DISPARITAS ANTAR-
WILAYAH
Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk
meminimalkan disparitas antar-wilayah.
"Jadi filosofi upah minimum dari PP 36 itu sebenarnya adalah balancing (keseimbangan) yang
akhirnya meminimalisir disparitas atau kesenjangan antar wilayah," katanya dalam diskusi virtual
tentang penetapan upah minimum 2022 yang diikuti dari Jakarta pada Senin.
Ia mengemukakan bahwa penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong
pertumbuhan di daerah yang kisaran upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan
konsumsi.
Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar Joko Santosa mengatakan
bahwa PP Nomor 36/2021 ditujukan untuk mewujudkan keadilan antar-wilayah di Indonesia.
"Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antar-wilayah. Jadi semua wilayah itu akan
dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah minimum
oleh pemerintah," katanya.
PP Nomor 36 Tahun 2021, yang diterbitkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, mencakup perubahan dalam pengaturan penetapan upah minimum.
332
