Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 39
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kebijakan upah minimum provinsi (UMP)
harus menjamin kesejahteraan pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI)
dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah
minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
KEBIJAKAN UMP JAMIN KESEJAHTERAAN PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kebijakan upah minimum provinsi (UMP)
harus menjamin kesejahteraan pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI)
dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah
minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
"Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja atau buruh dan pengusaha serta
keberlangsungan berusaha," kata Putri, Senin, 15 November. Upah minimum, kata dia,
dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari
satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.
"Selain itu, kebijakan ini ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia," ujarnya
Putri menjelaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). PP 35/2021 tidak
mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor.
"Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum 20 November 2020 dan masih
berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama upah minimum
sektoral (UMS) tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah
tersebut dengan demikian seluru pihak harus tetap patuh dengan pelaksaan UMS selama masih
berlaku." terangnya.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menambahkan,
semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. "Keadilan
antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-
masing wilayah," ujar Dinar.
Selain itu, kata Dinar, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan pekerja atau buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan
kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan
ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen
dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang
berkepentingan. "BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus
ditujukan untuk penghitungan upah minimum," ucapnya.
Data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah
lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP No. 36 Tahun 2021. (der/fin/rdi)
38
