Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 38

Judul               Kebijakan UMP Jamin Kesejahteraan Pekerja
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg15
                Jurnalis            fin
                Tanggal             2021-11-16 06:38:00
                Ukuran              160x76mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 36.000.000

                News Value          Rp 108.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah peduli terhadap
              kepentingan pekerja atau buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Selain  itu,  kebijakan  ini
              ditujukan  sebagai  salah  satu  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dan  mendorong  kemajuan
              ekonomi Indonesia

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun, bagi upah minimum
              sektor yang ditetapkan sebelum 20 November 2020 dan masih berlaku, maka dapat dilanjutkan
              upah minumum sektoral tersebut selama upah minimum sektoral (UMS)tersebut nilainya masih
              lebih tinggi dibandingkan dari. UMP atau UMK di wilayah tersebut dengan demikian seluru pihak
              harus tetap patuh dengan pelaksaan UMS selama masih berlaku

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun, bagi upah minimum
              sektor yang ditetapkan sebelum 20 November 2020 dan masih berlaku, maka dapat dilanjutkan
              upah minumum sektoral tersebut selama upah minimum sektoral (UMS)tersebut nilainya masih
              lebih tinggi dibandingkan dari. UMP atau UMK di wilayah tersebut dengan demikian seluru pihak
              harus tetap patuh dengan pelaksaan UMS selama masih berlaku.

              negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan) Keadilan antar
              wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing
              wilayah
              neutral  -  Dinar  Titus  Jogaswitani  (Direktur  Hubungan  Kerja  dan  Pengupahan)  BPS  tidak
              melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah
              minimum










                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43