Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Minta Naik 10%

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Bowo Leksono menuntut
Pemprov Jateng untuk menaikkan UMP 2022 sebesar 10 persen. Bowo menyebut, tahun 2021
pemerintah hanya menaikkan UMP sebesar 3,68 persen.

"Permintaan kenaikan UMP sebesar 10 persen bukan tanpa alasan. Hal itu sudah berdasar
analisis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sesuai dengan KHL buruh di masa pandemi, ada
tambahan kebutuhan seperti hand sanitizer, masker, vitamin, dan lainnya," kata Bowo Leksono.

Rincian kebutuhan tambahan buruh di antaranya masker N 94 Rp 115 ribu, hand sanitizer Rp 90
ribu, sabun cair 150 ml Rp 29.600, vitamin Rp 75 ribu, kebutuhan daring seperti kuota Rp 100
ribu, dan biaya kenaikan air bersih 50 persen Rp 40 ribu.

"Namun kami harus menghadapi PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya. Dalam menaikkan UMP, pemerintah
memiliki dua pilihan, menggunakan data inflasi atau data pertumbuhan ekonomi. Kemudian
adanya batas upah tertinggi, batas upah bawah, serta PDB atau inflasi," bebernya.

Ia melanjutkan, batas atas didapat dari rata-rata konsumsi perkapita dikali rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga, dan dibagi rata -rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.
Sedangkan upah batas bawah adalah 50 persen dari upah batas atas.

"Kalau upah batas atas lebih tinggi dari upah minimum existing, maka kemungkinan ada
kenaikan. Namun apabila upah batas atas lebih rendah dari upah minimum existing, maka
Gubernur dilarang menaikkan, artinya bisa jadi tidak ada kenaikan," tambahnya.

Formula KHL

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota Semarang, Heru Budi Utoyo,
mengatakan UMK Kota Semarang seharusnya naik 17,3 persen di tahun 2022. Kenaikan UMK
tersebut berdasarkan hitungan formula yang dia terapkan.

"Kami menerapkan formula berdasarkan KHL di Kota Semarang tahun 2021 yang mencapai Rp
3.166.176,49. Kemudian kami melakukan survei di lima pasar, menambah inflasi dan
pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Data inflasi yang kami temukan sebesar 2,71 persen
dan pertumbuhan ekonomi 4,6 persen. Sehingga UMK 2022 seharusnya naik menjadi Rp
3.397.623,99," bebernya.
Namun pertanyaannya apakah kenaikan UMK sebesar 17,3 persen bisa terjadi pada tahun 2022,
Heru menyerahkan keputusan tersebut kepada Walikota dan Gubernur. Sebab, hanya
pemerintah daerah lah yang bisa menentukan berapa jumlah kenaikan UMK dan UMP di masing-
masing daerah.
Hingga saat ini KSPN Kota Semarang masih konsisten untuk menolak menggunakan PP 36 Tahun
2021, sebagai acuan menentukan UMP dan UMK. Sebab di dalam PP tersebut, ada indikator yang
akan mempersulit penentuan upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak.

"Kami konsisten menolak PP 36 Tahun 2021. Itu juga yang digaungkan oleh organisasi buruh
lainnya. Sebab, dengan menaikkan UMP atau UMK, bisa menaikkan daya beli masyarakat.
Otomatis, pertumbuhan ekonomi nasional bisa semakin pesat. Saat ini saja untuk memenuhi
kebutuhan pokok masih belum cukup, apalagi untuk kebutuhan lainnya," pungkasnya. (afn/ eyf-
bersambung)

422