Page 422 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 422
persen dan pertumbuhan ekonomi 4,6 persen. Sehingga UMK 2022 seharusnya naik menjadi Rp
3.397.623,99
negative - Heru Budi Utoyo (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota
Semarang) Kami konsisten menolak PP 36 Tahun 2021. Itu juga yang digaungkan oleh organisasi
buruh lainnya. Sebab, dengan menaikkan UMP atau UMK, bisa menaikkan daya beli masyarakat.
Otomatis, pertumbuhan ekonomi nasional bisa semakin pesat. Saat ini saja untuk memenuhi
kebutuhan pokok masih belum cukup, apalagi untuk kebutuhan lainnya
Ringkasan
Kenaikan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 8,51 persen. Kemudian di tahun 2021, Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo menetapkan UMP/UMK kenaikan bervariasi antara 0,75 hingga 3,68 persen tergantung
kondisi daerah masing-masing.
KSPI JATENG MINTA UPAH NAIK 10 PERSEN
Kenaikan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 8,51 persen. Kemudian di tahun 2021, Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo menetapkan UMP/UMK kenarikan bervariasi antara 0,75 hingga 3,68 persen tergantung
kondisi daerah masing-masing.
Upah Minimum Provinsi ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tahun baru.
Sebagaimana PP No.36/2021, pasal 29, UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2021.
Sedangkan penetapan UMK ditetapkan selambat-lambatnya 30 November 2021. UMP dan atau
UMK berlaku 1 Januari 2022.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari,
mengatakan, prosentase kenaikan UMP tergantung dari data statistik yang dibutuhkan dalam
menghitung formula UMP.
"Data statistik yang saya maksud yakni, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut
provinsi, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut provinsi, rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Baik sebagai buruh atau
karyawan per rumah tangga menurut provinsi," jelasnya.
Adapun, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 ditambah triwulan I + II + III 2021,
terhadap PDRB triwulan IV 2019 + Triwulan I+II+III 2020, akan menjadi data statistik yang
digunakan oleh Pemprov Jateng. Selain itu, data inflasi pada September 2020 hingga September
2021 juga akan menjadi acuan.
"Saat ini belum terlihat berapa kenaikan UMP yang akan ditetapkan. Apakah sesuai dengan
permintaan buruh atau pekerja, kami pun juga belum tahu. Karena masih dalam proses
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Nilainya tergantung dari data-data statistik tersebut,"
ucapnya.
Sedangkan untuk UMK berapakah besarannya nanti pada 2022, itu tergantung dari masing-
masing daerah. Saat ini pun juga masih dalam proses pembahasan Pemda setempat. "Untuk
menghitung besaran UMK sama dengan UMP. Namun data yang digunakan menyesuaikan yang
ada di kabupaten/kota. Semua data diambil dari BPS," pungkasnya.
421
