Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 78

UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN KECUALI DI 4 PROVINSI INI, BURUH ANCANG-
              ANCANG GELAR MOGOK KERJA
              Pemerintah telah memberi petunjuk adanya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun
              2022. Setelah menggodok menggunakan formula baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36
              Tahun 2021, dirumuskan bahwa UMP 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,09 persen.

              "Rata-rata  penyesuaian  (kenaikan)  UMP  2022  adalah  1,09  persen,"  kata  Direktur  Jenderal
              Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian
              Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, Senin (15/11). Meski naik tipis, Putri menekankan bahwa
              persentase tersebut bukan "harga mati" untuk kenaikan UMP di semua provinsi melainkan hanya
              rata-rata di tingkat nasional.

              Dengan demikian, UMP akan ditentukan lebih lanjut oleh gubernur setempat dan paling lambat
              ditetapkan pada 21 November 2021. Selain itu, Putri juga menjelaskan bahwa ada empat provinsi
              yang tidak mengalami kenaikan UMP 2022.
              Keempat provinsi tersebut, tutur Putri, rupanya sudah menetapkan nilai upah minimum (UM)
              2021 yang lebih tinggi daripada batas atas yang berlaku. Lalu provinsi mana saja kah yang tidak
              akan  menaikkan  besaran  UMP-nya  tahun  depan?  "Sumatera  Selatan,  Rp3.144.446.  Sulawesi
              Utara, Rp3.310.723. Sulawesi Selatan, Rp3.165.876. Dan Sulawesi Barat, Rp2.678.863," papar
              Putri, dikutip pada Selasa (16/11).

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menjadi rujukan formula penghitungan upah, maka
              UMP tertinggi se-Indonesia adalah di DKI Jakarta, yakni senilai Rp4.453.724. Sementara yang
              terendah adalah di Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp1.813.011.

              Sedangkan terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sebanyak 255 daerah dari 26 provinsi
              Indonesia telah menetapkannya. "Namun ada 42 UMK yang tidak mengalami penyesuaian," kata
              Putri, meski tidak menjelaskan detail kabupaten/kota mana yang dimaksud.
              Penetapan UMK ini maksimal dilakukan pada 30 November 2021. "(UMP dan UMK) adalah upah
              yang berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan dan lajang," tegas Putri.

              Kendati telah dipastikan naik tipis, nyatanya UMP 2022 tetap menuai protes dari barisan pekerja.
              Bahkan  Presiden  Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  (FSPMI)  Riden  Hatam  Aziz
              menyatakan siap menggelar rapat untuk membahas hal-hal terkait kenaikan upah tersebut.

              "Besok kami akan rapat secara nasional membahas itu. Dan selain aksi besar kami juga akan
              mogok nasional bahkan stop produksi," tuturnya kepada Republika.

              Riden menyoroti tidak adanya ruang diskusi dengan para pekerja sebelum mengeluarkan surat
              terkait  kenaikan  UMP/UMK.  "Regulasinya  tidak  membuka  ruang  diskusi.  Regulasi  yang  salah
              kaprah," pungkasnya.

              You can share this post!.














                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83