Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

NAIK TIPIS UPAH MINIMUM

Pemerintah segera menetapkan kenaikan upah minimum provinsi pada 2022 yang rata-rata
sebesar 1,09 persen. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan angka tersebut
dihitung menggunakan formulasi baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan upah minimum pada 2022 didasari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
menggunakan basis data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Indah mengatakan
kenaikan upah sebesar 1,09 persen itu merupakan rata-rata dari semua provinsi. Artinya, kata
dia, tidak berarti semua provinsi akan memberlakukan kenaikan upah yang sama. “Untuk
keputusan penetapan akhir ada di gubernur,” kata Indah kepada Tempo, kemarin.

Gubernur setiap provinsi harus mengumumkan penetapan upah minimum paling lambat pada
21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota paling lambat pada 30 November.
Indah mengatakan upah tersebut akan berlaku secara serentak pada 1 Januari 2022.
Dalam ketentuan teranyar, upah minimum kabupaten/kota (UMK) hanya bisa ditetapkan jika
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada
pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi. Selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di
wilayah tersebut harus selalu positif dan lebih tinggi dari inflasi provinsi.

Berdasarkan penghitungan pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional, dari 34 provinsi, yang
memiliki upah minimum terendah pada 2022 adalah Jawa Tengah, dengan nominal Rp
1.813.011. Upah minimum tertinggi ada di Jakarta dengan nilai Rp 4.453.724. Namun ada empat
provinsi yang nilai upah minimumnya tidak naik atau sama dengan tahun ini karena telah
melampaui batas. Keempat provinsi itu adalah Sumatera Selatan dengan nominal Rp 3.144.146,
Sulawesi Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863
per bulan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz, mengatakan diskusi ihwal upah
minimum 2022 telah dimulai melalui lembaga kerja sama tripartit yang terdiri atas pemerintah,
pengusaha, pekerja, dan pihak terkait. Laporan formulasi akhir kenaikan upah minimum telah
dibagikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

Adi mengatakan angka kenaikan upah dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul
perekonomian. Dalam menghitung upah minimum, kata dia, ada pertimbangan untuk
memberikan keringanan pada sektor tertentu, seperti transportasi dan pariwisata yang terkena
dampak pandemi. “Kami selalu menyarankan, kalau pengusaha itu mampu, tidak ada alasan
untuk tidak taat. Tapi, jika cash flow tidak memungkinkan, kami meminta hal ini dibicarakan
dengan serikat pekerja masing-masing,” ujarnya.

Menurut Adi, pengusaha yang tidak mampu memenuhi kenaikan upah minimum akibat pandemi
boleh menetapkan di bawah standar, tapi harus dibuktikan dengan syarat tertentu. “Misalnya
dalam dua tahun berturut-turut perusahaan ini merugi. Ini harus didiskusikan lebih dulu antara
pengusaha dan serikat pekerja, lalu kesepakatannya dilaporkan ke pemerintah.”

Namun kenaikan upah minimum sebesar 1,09 persen tersebut sangat jauh dari hitungan pekerja.
Sejumlah serikat pekerja mendesak kenaikan upah minimum sebesar 7-10 persen. Presiden
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek), Mirah Sumirat, menyatakan kecewa atas hasil penghitungan
pemerintah dan Dewan Pengupahan. “Angka 1,09 persen itu sama saja seperti tidak naik gaji,”
ucapnya.

79