Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Posisi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) disektor pekerja non ASN baru
mencapai 3.050.746 orang yang terdaftar atau 22,31%. Di mana potensi peserta non ASN secara
keseluruhan ialah 13,6 juta orang. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk peserta non ASN di Kecamatan penetrasi sudah cukup
besar yaitu 99,7% atau 204.578 peserta.

PESERTA AKTIF NON ASN DI BP JAMSOSTEK BARU 22,31%

Posisi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) disektor pekerja non ASN baru
mencapai 3.050.746 orang yang terdaftar atau 22,31%. Di mana potensi peserta non ASN secara
keseluruhan ialah 13,6 juta orang.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk
peserta non ASN di Kecamatan penetrasi sudah cukup besar yaitu 99,7% atau 204.578 peserta.

"Yang potensinya masih besar yang bisa kita garap adalah di RT/RW yang potensinya 9 juta
namun yang terdaftar baru 160.000, sehingga inilah yang memang juga kita bahas bersama
pemerintah daerah untuk bisa menganggarkan untuk RT dan RW karena potensi masih cukup
besar dan penetrasinya masih sangat rendah," kata Anggoro dalam RDP bersama Komisi IX DPR
RI, Senin (15/11).
Potensi kepesertaan non ASN sebesar 13,6 juta terdiri dari non ASN di tingkat
Kementerian/Lembaga, Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat
RT/RW.

Untuk non ASN di Kementerian/Lembaga terdapat potensi 350.000 peserta, di mana realisasi
baru 103.942 atau 29,6%. Di tingkat Provinsi potensinya 345.933 peserta dan realisasinya baru
6,8%. Tingkat kabupaten atau kota terdapat potensi peserta BP Jamsostek sebesar 2,5 juta
hingga kini realisasinya sudah 61,9%.

Kemudian ditingkat kecamatan dari potensi peserta 205.000 realisasinya sudah 99,7% dan
tingkat kelurahan atau Desa terdapat potensi 1,2 juta peserta namun realisasi baru 63,7%.
Potensi kepesertaan besar ada ditingkat RT/RW yaitu 9 juta dengan realisasinya baru 1,78%.

Untuk mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pemerintah telah mengeluarkan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 2/2021 mengenai optimalisasi
pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan, menginstruksikan kepada 24
kementerian/lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati dan walikota untuk menyesuaikan regulasi
dan alokasi anggaran untuk jaminan sosial tenaga kerja.

Selain itu, diinstruksikan untuk meningkatkan coverage peserta termasuk non ASN. Ketiga,
mendukung perlindungan pekerja di bawah tupoksi Kementerian/Lembaga dan Pemda seperti
untuk KUR, perlindungan petani dan nelayan, pekerja sosial dan lainnya.

Terakhir Inpres tersebut mengamanatkan untuk menyesuaikan perizinan serta integrasi data.

Sejak Inpres terbit tanggal 25 Maret lalu, sudah dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri
dengan BP Jamsostek. Kemudian dilanjutkan dengan courtesy kepada kementerian/lembaga,
gubernur, bupati dan walikota.

95