Page 92 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

pembangunan ketenagakerjaan secara komposit uang mencakup sembilan indikator utama
pembangunan ketenagakerjaan.
"Indikator ini merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan telah diintegrasikan dengan
komponen SDGs (Sustainable Development Goals) di bidang ketenagakerjaan, khususnya pada
agenda pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak," ujar Ida Fauziyah dalam Raker
dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk
Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam IPK, kata Ida Fauziyah, maka hasil pengukuran IPK
dapat digunakan juga untuk pencapaian SDGs. Sembilan indikator utama IPK tersebut yakni
pertama, perencanaan tenaga kerja tahun 2019 sebesar 8,17 persen, dan meningkat pada tahun
2020 menjadi 8,63 persen. Kedua, penduduk dan tenaga kerja pada 2019 sebesar 6,29 persen
menaik jadi 6,68 persen. Ketiga, kesempatan kerja dari 10 persen di tahun 2019 menjadi 10,3
persen di taun 2020.

Keempat, IPK pelatihan dan kompetensi kerja di tahun 2019 sebesar 8,1 persen meningkat
menjadi 10,26 persen. Kelima, produktivitas tenaga kerja menaik dari 4,33 persen menjadi 5,08
persen. Keenam, hubungan industrial tahun 2019 sebesar 3,52 persen menjadi 3,63 persen.
Ketujuh, kondisi lingkungan kerja sebesar 3,34 persen di tahun 2019 menjadi 5,24 persen di
tahun 2020. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja tahun 2019 sebesar 8,88 persen, turun
menjadi 8,59 persen dan IPK jaminan sosial tenaga kerja sebesar 8,44 persen di tahun 2019
menjadi 9,51 persen di tahun 2020.

"Tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan UU 13 Tahun 2003 adalah
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,"
kata Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan tersebut, Ida memaparkan lima tujuan pengukuran IPK. Pertama yaitu
mengetahui hasil pembangunan ketenagakerjaan, secara keseluruhan maupun program di setiap
daerah. Kedua, menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan. Ketiga, bahan evaluasi dan
penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan. Keempat, dasar pembinaan
pembangunan ketenagakerjaan di daerah. Kelima, dasar pengusulan program pembangunan
ketenagakerjaan.

91