Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

"Berikutnya juga disusun rencana aksi pada 25l4 K/L lembaga yang dikoordinir oleh Kemenko
PMK dan KSP, Setkab pada April hingga Juni 2021. Serta sudah diterbitkan 2 Permen, 9 surat
edaran Menteri, 7 Perda dan 70 surat edaran Gubernur/Bupati dan Walikota. Terakhir terbit
Permendagri 27 tahun 2021 dan SE Mendagri tentang penyusunan APBD 2022 pada tanggal 4
Agustus tahun ini," jelasnya.

Adapun dukungan dari Kementerian lembaga dalam bentuk regulasi untuk tindak lanjut Inpres
No 2/2021 ialah telah diterbitkan 4 Peraturan Menteri, 13 surat edaran dan 5 MoU. Di mana
fokus Inpres ada pada lima sektor untuk tahun ini.

Pertama, pengurus RT dan RW, aparatur desa dan honorer Pemda. Kedua non ASN
Kementerian/Lembaga, ketiga guru, tenaga pendidik dan tenaga penyuluh. Keempat KUR, UMKM
dan PNM dan terakhir pekerja transportasi.

Beberapa dukungan regulasi kepegawaian ditingkat pemda yang sudah diterbitkan dalam rangka
mendukung implementasi Inpres No 2/2021 ialah 82 peraturan daerah, 35 peraturan dan
keputusan gubernur, 276 peraturan dan keputusan Bupati/Walikota, 209 surat edaran, 54
instruksi 194 MoU dan PKS.

"Adapun fokus dari perda tersebut pertama adalah fokus mendorong peserta Jamsostek yang
kedua adalah perlindungan non ASN Pemda dan juga pekerja rentan, ketiga adalah
penganggaran Jamsostek di APBD tahun 2022 sesuai dengan Permendagri tahun nomor 27
tahun 2021," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan untuk mendukung
pelaksanaan Inpres tersebut pihaknya memiliki rencana aksi, di antaranya revisi Permenaker
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

"Ketiga, peningkatan pengawasan kepatuhan, keempat memastikan pemohon perizinan
ketenagakerjaan merupakan peserta aktif, kelima peserta magang didaftarkan BPJS
Ketenagakerjaan ini sudah diatur sesuai Surat Edaran Menaker M/10/LP.03.00/IX/2021," jelas
Ida.

Kemudian tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan atas Inpres nomor 2 tahun 2021 dalam
upaya perluasan cakupan kepesertaan antara lain melakukan revisi Peraturan Presiden nomor
109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial, Permenaker nomor 17 tahun
2021.

"Terakhir sosialisasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai manfaat layanan
tambahan program jaminan hari tua bagi pekerja atau buruh dan pokok pikiran tentang
penerimaan bantuan iuran atau PBI jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.

96