Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 95
Judul Peserta aktif non ASN di BP Jamsostek baru 22,31%
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/peserta-aktif-non-asn-di-bp-
jamsostek-baru-2231
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2021-11-15 22:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Yang potensinya masih besar
yang bisa kita garap adalah di RT/RW yang potensinya 9 juta namun yang terdaftar baru
160.000, sehingga inilah yang memang juga kita bahas bersama pemerintah daerah untuk bisa
menganggarkan untuk RT dan RW karena potensi masih cukup besar dan penetrasinya masih
sangat rendah
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Berikutnya juga disusun rencana
aksi pada 25l4 K/L lembaga yang dikoordinir oleh Kemenko PMK dan KSP, Setkab pada April
hingga Juni 2021. Serta sudah diterbitkan 2 Permen, 9 surat edaran Menteri, 7 Perda dan 70
surat edaran Gubernur/Bupati dan Walikota. Terakhir terbit Permendagri 27 tahun 2021 dan SE
Mendagri tentang penyusunan APBD 2022 pada tanggal 4 Agustus tahun ini
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Adapun fokus dari perda tersebut
pertama adalah fokus mendorong peserta Jamsostek yang kedua adalah perlindungan non ASN
Pemda dan juga pekerja rentan, ketiga adalah penganggaran Jamsostek di APBD tahun 2022
sesuai dengan Permendagri tahun nomor 27 tahun 2021
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketiga, peningkatan pengawasan kepatuhan,
keempat memastikan pemohon perizinan ketenagakerjaan merupakan peserta aktif, kelima
peserta magang didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ini sudah diatur sesuai Surat Edaran Menaker
M/10/LP.03.00/IX/2021
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terakhir sosialisasi bersama dengan BPJS
Ketenagakerjaan mengenai manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua bagi pekerja
atau buruh dan pokok pikiran tentang penerimaan bantuan iuran atau PBI jaminan sosial
ketenagakerjaan
94