Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020
P. 24
"Jaksa Agung harus di-reshujffle. karena kami menilai sudah mengangkangi hukum, tidak patuh
hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga
dilakukan Novel Baswedan (penyidik senior KPK)," kata Neta kepada Warta Kota, Senin (29/6).
NETA MINTA JAKSA AGUNG JADI PRIORITAS RESHUFFLE
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW). Neta S Pane. menilai bahwa Jaksa Agung. ST
Burhanuddin, harus menjadi prioritas reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dalam waktu dekat.
"Jaksa Agung harus di-reshujffle. karena kami menilai sudah mengangkangi hukum, tidak patuh
hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga
dilakukan Novel Baswedan (penyidik senior KPK)," kata Neta kepada Warta Kota, Senin (29/6).
Menurut Neta, dalam butir dua putusan majelis prap-radilan PN Bengkulu No:02/
P1D.PRA/2016/PN Bgl tgl 4 April 2019 dinyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan No:B.03/N.7.10/ Ep. 1/02/2016 tgl 22 Fcb 2016 yang dikeluarkan kejaksaan tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sehingga di butir empat, majelis
prapradilan memerintahkan untuk menyerahkan BAP No 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama
terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Ketua PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan
perkara atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan.
"Namun putusan majelis praperadilan tidak digubris dan dilaksanakan Jaksa Agung. Sebagai
pimpinan kejaksaan. Jaksa Agung tidak memberikan contoh yang baik dan tidak menghargai
majelis hakim," terang Neta.
Selain Jaksa Agung. Neta menilai bahwa ada 12 menteri yang harus di-reshuffle. "12 menteri
itu di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang seharusnya bisa menggerakkan
ekonomi rakyat lewat terobosan UKM." Jelas Neta.
"Lalu. Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi. Lalu, Menpora
dan Menteri Pariwisata yang tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi
mafia perdagangan gula saja tak berdaya, Menaker, karena mengizinkan TKA China masuk di
tengah pademi Covid 19," papar Neta.
"Mensos juga, karena tak mampu mengkoordinasikan bansos. Menteri Kominfo pun tak jelas
kiprahnya saat pademi Covid-19. Ini harus jadi momentum Presiden Jokowi untuk mengevaluasi
menteri, agar pemerintahannya bisa berlari kencang membangun negeri ini," tambahnya, (bum)
23
