Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

awal Agustus 2020 akan ada Satgas baru untuk memberantas sindikat kejahatan yang sudah
berlangsung lama. Sudah dipastikan para oknum tersebut akan diproses secara hukum,"
katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (29/6).

Kemudian, ia melanjutkan adanya sindikat kejahatan yang sudah berlangsung lama tersebut
membuat dua hal kerugian dalam negara. Pertama, PMI tersebut tidak terdaftar di negara.
Sehingga jika ada permasalahan untuk menelusurinya butuh waktu lama. Kedua, illegal
remittance . Seharusnya, devisa tersebut masuk dalam negara.
Maka dari itu, kata dia, saat ini ia akan menggandeng semua Kementerian/Lembaga (K/L) untuk
memerangi sindikat kejahatan yang selama ini dilakukan terkait PMI. "Sindikat ini sudah
berlangsung lama. Lihat saja ya, ini akan kami berantas secara bertahap," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Sebanyak 5,3 juta pekerja migran Indonesia (PMI) tidak terdata oleh
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurut Kepala BP2MI Benny
Rhamdani, data itu didapat dari selisih angka yang terdata antara pihaknya dan Bank Dunia.

BP2MI hanya mencatat 3,7 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan World Bank
mencatat ada 9 juta PMI. Menurut Benny, 5 jutaan PMI itu berangkat melalui jalur tidak resmi
sehingga tidak terdata.

"Kadang saat PMI disalurkan ke luar negeri, mereka bertemu dengan teman yang lain dan
mereka tergiur dengan ajakan temannya yang ilegal. Sehingga data PMI tersebut hilang dan
tidak terlacak. Lalu, saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka baru menyesal. Di sini
kami akan terus mengawasi dan menyelesaikan masalah tersebut," kata dia kepada wartawan
di Gedung Prasadha Jinarakkhita, Jakarta Barat, Selasa (23/6).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan
warga negara yang sangat penting atau //very very important person/VVIP, sehingga harus
dijamin keamanan dan keselamatannya. "PMI harus mendapat perlindungan dari berbagai
tindak kekerasan dan perlakuan merugikan lainnya. PMI merupakan warga negara //very very
important person/VVIP yang perlu dijamin keamanan dan keselamatan dalam bekerja," kata
Moeldoko saat audiensi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di
Jakarta, Jumat (20/6).

Melalui keterangan tertulisnya, Moeldoko mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat
untuk melindungi para pekerja migran dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak
layak. Para pekerja migran harus memperoleh perlindungan yang memadai dari negara..

34