Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 17
meyakini revisi itu akan dilakukan mengingat tidak ada asap kalau tidak ada api.
Salah satunya, pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menilai UU
Ketenagakerjaan saat ini terlalu kaku seperti kanebo kering sehingga menyebabkan
investor enggan masuk.
Karenanya UU Ketenagakerjaan perlu direvisi. Menurutnya, berbagai informasi
terkait revisi yang dilontarkan oleh pemerintah maupun media bertujuan untuk
mengetes reaksi pasar. Terlebih, ia juga mengalami krisis kepercayaan terhadap
pemerintah yang kerap menerbitkan peraturan secara sepihak.
"Kami pernah menanyakan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui biro
hukum katanya mereka sudah buat (draf revisi UU Ketenagakerjaan) tetapi draf itu
tidak pernah diberikan kepada kami, 'disimpen' atau disembunyikan," katanya.
Sampai saat ini, Mirah menilai UU Ketenagakerjaan belum perlu direvisi karena
isinya masih sesuai dengan kebutuhan. Ia juga khawatir apabila revisi dilakukan
malah nantinya akan membuat aturan tentang ketenagakerjaan semakin carut-
marut.
"Untuk situasi saat ini, pemerintah selalu membuat peraturan yang memberatkan
pekerja atau buruh, tidak perlu ada revisi UU 13/2003," tegasnya.
Alih-alih merevisi UU Ketenagakerjaan, Mirah lebih memilih pemerintah membenahi
aturan pelaksananya. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
Menurutnya aturan tersebut bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya,
PP 78/2018 mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan formula inflasi dan
pertumbuhan ekonomi.
Padahal, sesuai UU Ketenagakerjaan besaran kenaikan upah minimum juga harus
Page 16 of 100.
