Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2019
P. 19
Gojek, dikatakan mitra tidak bisa, dikatakan pekerja mereka tidak mau. Dalam
praktiknya, bukan hubungan mitra dan bukan hubungan pekerja," jelasnya.
Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga sudah beberapa kali digugat di tingkat
Mahkamah Konstitusi (MK) di mana sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan
Undang-undang Dasar 1945 sehingga dianggap tidak berkekuatan hukum.
"Dalam hal ini, dapat dilakukan revisi sebagian atau terhadap pasal-pasal yang telah
di judicial review tersebut," jelasnya.
Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Tadjudin Nur Effendi juga menilai UU
Ketenagakerjaan perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
"Kalau tidak ada perubahan UU, mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti
perkembangan teknologi akan terdampak dan akan dibuang," jelasnya.
Hubungan pekerja dengan perusahaan juga akan mengarah kepada hubungan kerja
yang saling menguntungkan (smart partnership). Dalam hal ini, buruh tidak lagi
menduduki posisi sebagai obyek perusahaan, yang bergantung kepada kebijakan
gaji perusahaan.
Menurut ia, fleksibilitas pasar tenaga kerja seharusnya tidak perlu dikhawatirkan
selama angkatan kerja memiliki keahlian. Untuk itu, setahunya, revisi UU
Ketenagakerjaan akan mengatur tentang pemberian jaminan peningkatan keahlian
bagi pekerja.
"Pabrik-pabrik yang ingin mengubah teknologi harus memberikan pelatihan
ketrampilan kepada pekerjanya sehingga kalau ketrampilan ditingkatkan mereka
bisa kerja lagi," ucapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu mengatur agar perusahaan mau
Page 18 of 100.
