Page 12 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021

Mereka tetap statusnya kan masih pekerja tapi honornya mungkin dikurangi. Kemudian tadi
risikonya adalah mungkin sebagian bahkan tidak menerima. Makanya pemerintah di dalam
Tahun Anggaran ini salah satunya memberikan yang namanya bantuan program perlindungan
sosial. Kita lakukan salah satunya di sektor ketenagakerjaan. Tahun lalu pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan bantuan subsidi upah atau BSU. Ini yang kita kita
keluarkan kembali ke tahun 2021 karena kita melihat yang terdampak ini kan bukan hanya
mereka yang bekerja, tapi yang tidak bekerja juga terdampak, pedesaan terdampak. Pemerintah
menyiapkan bantalan sosial agar situasinya tidak hempasan yang sangat kuat akhirnya kita
semua ikut larut.

Yang kedua program kartu pra kerja. Awalnya kan memang diperuntukkan bagi mereka pekerja-
pekerja awal, pencari kerja awal. Tapi sekarang ini sudah ada yang diperuntukan kepada
pekerja-pekerja yang terdampak PHK. Mereka bisa mengikuti program ini untuk mendapatkan
manfaat. Baik manfaat cash benefit ataupun manfaat pelatihan yang mungkin bisa digunakan
untuk meningkatkan keterampilan yang akan meningkatkan nilai kompetitif baik untuk pekerjaan
atau mengembangkan kewirausahaan baru.

Masih untuk yang PHK, tapi ini di tahun 2022. Adanya program JKP yang ini jaminan kehilangan
pekerjaan. Program baru. Skema yang dikenal dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ini
kita siapkan terutama untuk para pekerja yang ter-PHK. Tapi nanti efektif Tahun 2022.

Ini merupakan implikasi dari undang-undang cipta kerja. Jadi dari undang-undang cipta kerja
kemarin ada peraturan, amanat yang memang di situ dimandatkan oleh undang-undang,
pemerintah mengelola jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi orang-orang yang kehilangan
pekerjaan ini akan mendapatkan semacam program jaminan sosial. Mereka akan mendapatkan
keuntungan, mendapatkan tadi cash benefit, di situ mereka akan mendapatkan uang tunai
selama 5 bulan.

Kemudian mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan dan juga akses informasi pasar kerja. Ini
memang tahun depan ya. Karena undang-undangnya kan baru disahkan undang-undang Nomor
16 tahun 2020. PP-nya tahun 2021 baru selesai. Ini yang kita siapkan. Tapi kita juga selalu
melakukan komunikasi terutama dengan para perusahaan untuk menghindari adanya
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagaimana Kemnaker menyelesaikan keluhan dari pekerja dan perusahaan akibat Pandemi
panjang?

Keluhan kita harus mendengarkan dari dua sisi. Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa dengan
satu sisi saja. Pekerjaan kita selalu komunikasi dengan serikat buruh, serikat pekerja, kemudian
kita juga ngomong dengan pemberi kerja. Baik mereka yang terhimpun di dalam APINDO, kita
ajak bicara dan memang forumnya ada. Namanya adalah forum tripatrit nasional. Jadi memang
di situ pemerintah sebagai mediator, menjembatani keluhan. Ketika digas terus atau direm
tentunya pemberi kerja juga kesulitan ya. Di satu sisi orang tak boleh beroperasi bagaimana
caranya makan kan juga tidak mungkin, ini urusan perut.

Kami sudah menyelesaikan beberapa kasus yang terekspos. Contohnya Giant, Garuda kemudian
Sriwijaya. Memang itu sudah menjadi istilahnya no way return. Katakanlah harus di-PHK.
Kalaupun harus PHK, kami bersama dengan aspirasi pekerja. Hak-haknya harus diberikan. Hak
pesangon dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan sebetulnya selama masih ada jalan untuk
tidak melakukan PHK ya Jangan melakukan PHK. Istilahnya sementara jangan PHK lah. Ketika
produksi berhenti tentunya tadi opsinya dirumahkan saja dulu atau mungkin dikurangi jam
kerjanya.

11