Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2021
P. 17
Judul Pemerintah Berupaya Sejahterakan Pekerja Sawit
Nama Media Investor Daily
Newstrend Perlindungan Pekerja Sektor Kelapa Sawit
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Ark
Tanggal 2021-09-15 05:23:00
Ukuran 112x137mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.176.000
News Value Rp 66.528.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena itu, subsektor sawit
menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai
perlindungan tenaga kerjanya
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini berdampak pada
perlindungan dan syarat kerjanya tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan
pemutusan hubungan kerja (PHK)
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengupayakan terwujudnya hubungan
industrial yang harmonis dan berkeadilan di subsektor sawit sehingga pekerja di dalamnya makin
sejahtera. Hal itu karena subsektor sawit merupakan salah satu industri yang berperan penting
terhadap perekonomian Indonesia dan subsektor tersebut identik dengan pekerjaan yang
menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah.
PEMERINTAH BERUPAYA SEJAHTERAKAN PEKERJA SAWIT
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengupayakan terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di subsektor sawit sehingga pekerja di
dalamnya makin sejahtera.
Hal itu karena subsektor sawit merupakan salah satu industri yang berperan penting terhadap
perekonomian Indonesia dan subsektor tersebut identik dengan pekerjaan yang menyerap
banyak tenaga kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah.
Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2020, jumlah total luas areal sawit RI
mencapai 14,60 juta hektare (ha), antara lain berupa Perkebunan Besar Negara (PBN) 614.756
ha (4,29%) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) sebesar 55,09% atau seluas 7.892.706 ha.
"Karena itu, subsektor sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu diperhatikan,
16
