Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2020
P. 236
Padahal, masyarakat seperti Ratih juga perlu mendapat bantuan sehingga tidak
jatuh dalam jurang kemiskinan. Ia pun berharap agar pemerintah memberikan
perhatian juga pada masyarakat lapisan menengah seperti dirinya.
Apakah ada bantuan dari pemerintah?
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Gaji Dipotong & Tak Dapat Bantuan Pemerintah
Pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi demi menangani krisis
akibat virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat
yang tak merasakan bantuan-bantuan yang disiapkan tersebut. Terutama
masyarakat kalangan menengah yang dianggap cukup mampu bertahan di tengah
himpitan COVID-19. Padahal banyak juga masyarakat kelas menengah yang gajinya
dipotong, namun tetap memiliki kewajiban dan kebutuhan yang wajib dibiayai.
Bantuan pemerintah dianggap berat sebelah dan dianggap tak merata kepada
seluruh masyarakat. Lalu, apakah memang benar bantuan pemerintah selama ini
masih kurang memadai dan kurang tepat sasaran?
Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira Adhinegara memang bantuan yang digelontorkan pemerintah saat
ini masih terlalu kecil. Sehingga, tentu tidak bisa menyentuh seluruh lapisan
masyarakat. Terbatas hanya untuk mereka yang memang sudah terkategori miskin.
"Jumlah stimulus khususnya untuk pekerja itu terlalu kecil. Dari total Rp 405 triliun
dan Rp 110 triliun bantuan sosial, sebagian besar hanya menyentuh masyarakat
yang memang sebelumnya sudah masuk kategori miskin," kata Bhima kepada
detikcom.
Padahal, banyak masyarakat yang menjadi korban PHK atau yang dipotong gajinya
oleh perusahan tergolong masyarakat menengah, yang jelas-jelas tak bakal
kebagian program bantuan sosial itu. Meskipun pemerintah telah menyiapkan
program Kartu Pra Kerja untuk korban PHK dianggap sudah terlambat.
"Agak terlambat pemerintah melakukan permintaan data korban PHK ke
perusahaan, baru akhir Maret lalu," sambungnya.
Selain itu, meski sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi nasib pekerja lewat
insentif kepada perusahaan, hal itu justru tak memadai. Sebab terkesan berat
sebelah kepada perusahaan tapi tak menjamin nasib pekerja di sana. Pekerja tetap
menjadi korban.
"Kemudian ada keberpihakan yang timpang antara korporasi dan pekerja yang di
PHK. Pengusaha kakap akan mendapatkan banyak keuntungan salah satunya
insentif penurunan PPh Badan bertahap hingga 17%, sementara tidak tercantum
solusi untuk korban PHK, kecuali kartu pra kerja yang juga sama sekali tidak tepat
sasaran," tutupnya.
Page 235 of 355.
