Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

lain: a. Pelindungan WNi merupakan salah 1 dari 4 pilar Kementerian Luar Negeri. Pelindungan
ini dilakukan melalui (i) bantuan penanganan kasus, (2) penguatan kelembagaan, dan (3)
diplomasi.

b. 4 (empat) contoh kesungguhan Kemlu sebagai first responder dalam melindungi ABK, yaitu
(i) Seafarer Corner di Cape Town, (ii) Portal Peduli dan Safe Travel, (iii) Bimbingan Teknis &
Pelatihan Penanganan Kasus, (iv) Perwakilan RI yang berfungsi sebagai first responder dalam
melakukan pencegahan, deteksi dini dan respon cepat.
c. Kementerian Luar Negeri siap menghubungkan database pelindungan ABK dengan database
perekrutran dan penempatan ABK Indonesia di kapal ikan asing yang dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga terkait.

d. Kementerian Luar Negeri menyetujui rekomendasi IOJI bahwa peraturan pelaksanaan UU
Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu segera diterbitkan,
pembagian kewenangan perlu diperjelas, dan integrasi data perlu dilakukan 7. Deputi
Pelindungan BP2MI, Bapak Anjar Prihantoro mengucapkan apresiasi atas diluncurkannya
rekomendasi kebijakan pelindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing. Beliau juga
menyampaikan komitmen BP2MI yaitu: a. BP2MI telah memiliki direktorat khusus yang
menangani pelindungan Pekerja Migran laut (sea-based) yang terpisah dari pekerja migran
darat (land-based).

b. BP2MI merekomendasikan PP Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan
Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan dapat digunakan dalam menilai pemberi
kerja di luar negeri.

8. Chief of Mission International Organization for Migration (IOM), Mr Louis Hoffman,
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Komitmen IOM dalam mendukung pemerintah
Indonesia dilakukan melalui: (i) bantuan identifikasi korban, (ii) penyediaan tempat
perlindungan, (iii) konsultasi hukum, (iv) dukungan medis, (v) pengembalian ke negara asal
secara sukarela, dan (vi) reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

b. Penguatan pelindungan ABK direkomendasikan melalui: penguatan point of entry salah
satunya dengan cara meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengidentifikasi
perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); c. Mr Louis Hoffman menyetujui
perlunya ada perbaikan kerjasama pada tingkat internasional, salah satunya dengan
menggunakan Global Compact for Migration PBB yang digagas sebagai alat diplomasi dalam
mendorong pelindungan ABK di kapal ikan asing secara global.

d. Mr Louis Hoffman mendukung perlunya perbaikan data dan teknologi yang saling terkait antar
Kementerian dan Lembaga dalam upaya pelindungan ABK.

9. Berdasarkan diskusi pada peluncuran ini, seluruh elemen Pemerintah memiliki optimisme dan
antusiasme yang besar dalam membenahi tata kelola pelindungan ABK Indonesia di kapal ikan
asing. Pemerintah juga setuju akan terus melakukan sinergi antar Kementerian/Lembaga sesuai
tupoksinya dalam melindungi ABK. Optimisme dan komitmen sinergi ini perlu terus dijaga agar
pembenahan tata kelola dapat segera dilakukan dengan segera.
Indonesia Ocean Justice Initiative, 18 Juni 2020 Dr. Mas Achmad Santosa,SH.,LL.M Chief
Executive Officer Pusat Informasi Corona .

Nasional ABK WNI News2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.228.

108