Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 106
Moeldoko menjelaskan, PMI harus diperlakukan dengan baik, merasa nyaman, tidak terganggu
dan bahagia saat bekerja dan pulang ke Indonesia. Karena itu, pihaknya sangat mendukung
upaya BP2MI untuk menjamin kenyaman dan keselamatan pekerja migran.
Walaupun hingga saat ini masih terjadi berbagai pelanggaran terhadap pekerja migran, seperti
penganiayaan, percaloan dan kekerasan psikologis yang sangat merugikan. "PMI harus
mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan merugikan lainnya. PMI
merupakan warga negara Very Very Important Person (VVIP) yang perlu dijamin keamanan dan
keselamatan dalam bekerja," ujar Moeldoko.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Presiden menyarankan adanya pelatihan yang diberikan
bagi para pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan
kemampuan para PMI. Selain itu KSP akan berupaya membahas kementerian terkait untuk
mencarikan solusi perumahan bagi PMI.
Sedangkan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI mengatakan arah kebijakan BP2MI tahun 2020 -
2024 era baru arah kebijakan BP2MI adalah meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI
dan keluarganya dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Kami ingin
mewujudkan perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional. Dengan
begitu, akan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya sebagai aset
bangsa,".
Ia juga menjelaskan tentang modus operasi sindikasi pengiriman illegal PMI dengan melakukan
berbagai tindakan pemalsuan dokumen kependudukan hingga penanganan yang buruk di
tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk menghentikannya maka perlu adanya satgas sindikasi
pengiriman illegal PMI. Adapun satgas ini terdiri dari jajaran Kemlu, kemnaker, kemensos,
kemen PPPA, kemendagri, imigrasi. Selain itu juga, diperluan keterlibatan BIN, polri, BNN,
Bakamla, BNPT.
Secara operasional, akan ditempatkan petugas di titik-titik embarkasi. Selain itu juga dilakukan
penguatan di pos lintas bata dan pemeriksaan dokumen dan redokumentasi bagi PMI yang
tanpa dokumen..
105
