Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Salah satu permasalah di program kartu prakerja menurut KPK adalah, keterlibatan delapan
perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tidak melalui mekanisme pengadaan
barang dan jasa pemerintah.

Temuan KPK menunjukkan, lima dari delapan perusahaan penyedia platform prakerja tersebut
memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.

Selain itu, KPK merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang
menjalankan Program Kartu Prakerja, dan bukan Manajemen Pelaksana Program yang
merupakan unit khusus yang dibentuk pemerintah.

Karena itu KPK merekomendasikan kepada pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan
program kartu prakerja tahap 4 sampai ada perbaikan.

Menanggapi rekomendasi KPK itu, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan
pembahasan atas evaluasi dan perbaikan tata kelola program tersebut.

Evaluasi tersebut program kartu prakerja melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI (Polri), serta Kejaksaan Agung.
Perbaikan kemungkinan juga menyangkut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

"(Evaluasi dan perbaikan) bersama lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum," kata
Panji kepada KONTAN, kemarin.

Untuk itu, Panji menyebutkan, pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 4 akan
berlangsung setelah proses evaluasi dan perbaikan tata kelola rampung. Meski begitu, dia belum
bisa memastikan, kapan itu selesai.
Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono
menegaskan, akan ada perbaikan pengelolaan Program Kartu Prakerja.

Harapannya, dengan perbaikan ini bisa semakin meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan
daya saing para peserta.

Hanya, Bambang enggan mengomentari rekomendasi KPK yang meminta Kemnaker menjadi
lembaga pelaksana Program Kartu Prakerja.

Informasi saja, Program Kartu Prakerja memang awalnya Kemnaker desain sebagai salah satu
program prioritas Presiden Joko Widodo di pemerintahan keduanya.

Program prakerja ini sejak mula menyasar para calon pekerja dan korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) dengan anggaran Rp 10 triliun pada tahun ini.

Namun, atas arahan Presiden, program tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, serta untuk mengurangi dampak Covid-19.

Program Kartu Prakerja lalu membidik korban PHK dan anggarannya meningkat jadi Rp 20
triliun.

100