Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

BP TAPERA, POTONGAN 3 PERSEN MASIH BISA DINEGO

, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat ( Tapera ) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen
dari upah pekerja.

Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan
masyarakat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan
bahwa saat ini Badan Pengelola Tapera mengatakan bahwa saat ini BP Tapera memang masih
akan berfokus pada pengelolaan dana dari ASN sebagai lembaga yang bisa dipercaya
masyarakat.

"Aturan itu belum jelas, memang masih jadi PR [pekerjaan rumah] beberapa kementerian
terkait. Sekarang BP Tapera siapkan dulu seluruh alat kelengkapan beroperasinya, dikawal
apakah sesuai dengan tujuan UU [undang-undang] Tapera," ujarnya.

Adapun, harapannya serikat pekerja, perusahaan, dan pegawai swasta tidak perlu terlebih
dahulu panik akan potongan upah untuk iuran. Karena, masih ada waktu tujuh tahun untuk
persiapan operasional Tapera kepada pegawai di luar PNS.
"Artinya Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi amanat untuk menyiapkan dasar
perhitungan simpanannya, tidak perlu terburu buru, masih punya waktu untuk
mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya APINDO dan serikat
pekerja," katanya.

Sesuai dengan amanat PP Tapera, saat ini yang menjadi prooritas BP Tapera dan perlu segera
diselesaikan pemerintah adalah pembentukan tim likuidasi untuk mengalihkan dana Taperum-
PNS ke BP Tapera, pembentukan regulasi terkait tata cara pengalihan dana Taperum-PNS,
pembentukan regulasi terkait pengalihan dana FLPP ke Tapera, dan pembuatan regulasi terkait
pencatatan/penetapan pegawai swasta pemanfaat dana FLPP dalam BP Tapera.

"Sekarang secara paralel sedang dalam tahap pembahasan ditingkat staf," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan
Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan Apindo menolak Tapera karena struktur iuaran
perumahan sebetulnya sudah ditanggulangi oleh BP Jamsostek.

Sanny mengatakan bahwa melalui iuran BP Jamsostek bisa difungsikan bagi permasalahan
pembiayaan perumahan untuk karyawan yang belum memiliki rumah. Sementara di Tapera,
peserta mandiri atau swasta masih harus menunggu giliran setelah Aparatur Sipil Negara, dan
TNI/Polri.

Adapun, menurutnya aturan terkait potongan 3 persen dari upah belum jelas dan masih
membingungkan, terlebih karena beluma danya aturan teknis..

103