Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

2. Peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Plt Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan, Aries Wahyudi; Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan
Islandia/Pakar Hukum dan HAM, Prof Dr. Todung Mulya Lubis; Plt. Direktur Jenderal Protokol
dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan; Deputi Perlindungan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Anjar Prihantoro, dan Chief of Mission For Indonesia dari
International Migration Organization (IOM), Louis Hoffman sebagai narasumber. Acara ini
dipandu oleh Pendiri dan CEO IOJI, Mas Achmad Santosa.

3. IOJI menyampaikan 6 (enam) rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pelindungan ABK
Indonesia di kapal ikan asing, yaitu: a. Penguatan political will negara; b. Percepatan
penerbitan peraturan pelaksanaan amanat UU PPMI, dan ratifikasi konvensi internasional yang
mengatur pelindungan ABK di kapal ikan c. Penguatan kelembagaan d. Penguatan upaya
pencegahan e. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum f. Penguatan kerjasama
internasional (Policy brief lengkap terlampir) 4. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam
keynote speech menyambut baik dan memberikan apresiasi atas peluncuran rekomendasi
kebijakan perbaikan tata kelola pelindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing mengingat
banyaknya kasus pelanggaran HAM ABK (momentumnya tepat). Rekomendasi yang
disampaikan oleh IOJI merupakan kontribusi untuk pemerintah dalam mengembangkan dan
menerbitkan kebijakan maupun regulasi teknis. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan
komitmen pelindungan ABK sebagai berikut: a. Pemerintah akan segera menyelesaikan
peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak
Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. Posisi RPP ini telah diharmonisasi dan telah diajukan ke
Sekretariat Negara.

b. Pemerintah akan melakukan evaluasi tahapan-tahapan proses penempatan pekerja yang
menjadi titik potensi masalah perbudakan modern ABK Indonesia di kapal ikan asing, yaitu
perizinan manning agency, proses rekrutmen, pendataan, pelatihan calon awak kapal, sertifikasi
awak kapal dan proses pengawasannya, serta menghilangkan dualisme perizinan.

c. Menteri Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan serta Menteri
Kelautan dan Perikanan untuk menghapus dualisme perizinan, membenahi data ABK Indonesia,
dan meningkatkan kompetensi ABK Kapal ikan asing sehingga berdaya saing tinggi; d.
Pemerintah setuju meratifikasi Konvensi ILO C-188 tentang Work in Fishing Convention dan
secara paralel akan menyiapkan langkah-langkah menuju proses ratifikasi tersebut.

5. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Indonesia serta pakar HAM,
Bapak Todung Mulya Lubis, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan yang disusun perlu
diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Berikut ini point-point tanggapan Bapak Todung
terhadap rekomendasi kebijakan yang disusun IOJI, antara lain: a. Menyetujui rekomendasi
diperlukannya percepatan penerbitan peraturan pelaksana pelindungan ABK di kapal ikan asing
dan disusunya rencana aksi nasional (RAN); b. Mendukung perlunya database ABK Indonesia
di kapal ikan asing yang dilengkapi dengan informasi pemberi kerja (employers) untuk
memudahkan identifikasi dalam hal terjadi pelanggaran HAM dan hukum; c. Pemerintah perlu
menyiapkan standar of contract of employment untuk ABK, misalnya dengan mewajibkan
klausul asuransi hukum bagi ABK; d. Mendukung perlunya rekomendasi ratifikasi Cape Town
Agreement; e. Menyetujui pembentukan Satuan Tugas pembenahan dan pelindungan ABK
Indonesia di kapal asing untuk mengawasi dan memastikan upaya pembenahan tata kelola
dalam waktu singkat dan terukur; 6. Plt. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian
Luar Negeri, Bapak Cecep Herawan, menyampaikan Pemerintah memiliki political will yang kuat
dalam melindungi ABK Indonesia. Hal-hal berikut ini disampaikan oleh Dirjen Protokol dan
Konsuler sebagai strategi Kementerian Luar Negeri dalam melindungi ABK Indonesia, antara

107