Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 103

Judul              BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
                 Nama Media         bisnis.com

                 Newstrend          Program Tapera
                 Halaman/URL        https://ekonomi.bisnis.com/read/20200621/47/1255560/bp-tapera-
                                    potongan-3-persen-masih-bisa-dinego
                 Jurnalis           Mutiara Nabila
                 Tanggal            2020-06-21 14:29:00
                 Ukuran             0

                 Warna              Halaman Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan            Korpo
                 Sentimen           positive



              Narasumber
              negative - Adang Sutara (Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR)
              Aturan itu belum jelas, memang masih jadi PR [pekerjaan rumah] beberapa kementerian terkait.
              Sekarang  BP  Tapera  siapkan  dulu  seluruh  alat  kelengkapan  beroperasinya,  dikawal  apakah
              sesuai dengan tujuan UU [undang-undang] Tapera
              positive  -  Adang  Sutara  (Direktur  Pelaksanaan  Pembiayaan  Perumahan  Kementerian  PUPR)
              Artinya Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi amanat untuk menyiapkan dasar perhitungan
              simpanannya, tidak perlu terburu buru, masih punya waktu untuk mengkomunikasikan dengan
              pemangku kepentingan terkait, misalnya APINDO dan serikat pekerja

              neutral  -  Adang  Sutara  (Direktur  Pelaksanaan  Pembiayaan  Perumahan  Kementerian  PUPR)
              Sekarang secara paralel sedang dalam tahap pembahasan ditingkat staf



              Ringkasan

              Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
              Rakyat (  Tapera  ) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah
              pekerja. Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan
              masyarakat.

              Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan
              bahwa saat ini Badan Pengelola Tapera mengatakan bahwa saat ini BP Tapera memang masih
              akan  berfokus  pada  pengelolaan  dana  dari  ASN  sebagai  lembaga  yang  bisa  dipercaya
              masyarakat.








                                                           102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108