Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Seperti diketahui, KPK menemukan indikasi penyimpangan pada Program Kartu Prakerja.
Menurut KPK, ada tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi
mengarah pada kerugian negara. Untuk memperbaiki program itu, KPK memberikan sejumlah
rekomendasi.

Gus Jazil mengatakan, hasil kajian KPK mengkonfirmasi dugaan banyak pihak yang
menyebutksn Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus. "Saya yakin, KPK
telah meneliti dengan cermat dan objektif," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan tujuh rekomendasi perbaikan
Program Kartu Prakerja. Pertama, peserta yang disasar pada whitelist atau pekerja terdampak
Covid-19, sebaiknya tidak perlu mendaftar secara daring. Cukup dihubungi Project Management
Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.
Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta dinilai sudah
memadai. Sehingga, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan
penambahan biaya.

Ketiga, komite disarankan meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang
kerja sama dengan 8 platform digital.

Apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, atau tidak.

Keempat, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia
pelatihan (LPP). Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki potensi konflik
kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Kelima, kurasi materi pelatihan. Harus ditentukan kelayakannya, apakah dilakukan secara daring
atau tidak.

Keenam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring
internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan. Ketujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus
memiliki mekanisme kontrol.

[QAR].

211