Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 213
Judul MPR Minta Pemerintah Jalankan Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja
Nama Media tirto.id
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://tirto.id/mpr-minta-pemerintah-jalankan-rekomendasi-kpk-soal-
kartu-prakerja-fJ49
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-20 13:24:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
negative - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI) Kalau rekomendasi KPK itu diabaikan, dapat
menambah kecurigaan publik
positive - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI) Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP,
itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif. Dan kita semua juga akan mengawasi
kinerjanya
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8
platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.
negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Platform digital tidak boleh memiliki konflik
kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian, 250 pelatihan yang
terindikasi harus dihentikan penyediaannya
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan
tidak berbayar. termasuk di laman prakerja.org
Ringkasan
MPR meminta pemerintah mengikuti rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja.
MPR MINTA PEMERINTAH JALANKAN REKOMENDASI KPK SOAL KARTU PRAKERJA
MPR meminta pemerintah mengikuti rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja. Wakil Ketua MPR RI
Jazilul Fawaid meminta pemerintah menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) terkait Kartu Prakerja, salah satu proyek yang termasuk bantuan sosial selama pandemi
COVID-19.
"Kalau rekomendasi KPK itu diabaikan, dapat menambah kecurigaan publik," kata Jazilul, Sabtu
(20/6/2020), dikutip dari Antara .
212

