Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 210

Judul              Ketua MPR: Kalau Rekomendasi KPK Soal Prakerja Tak Pemerintah
                                    Tindak, Publik Makin Curiga
                 Nama Media         wartaekonomi.co.id
                 Newstrend          Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL        https://www.wartaekonomi.co.id/read290921/ketua-mpr-kalau-
                                    rekomendasi-kpk-soal-prakerja-tak-pemerintah-tindak-publik-makin-
                                    curiga
                 Jurnalis           Redaksi
                 Tanggal            2020-06-20 15:31:00
                 Ukuran             0
                 Warna              Halaman Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Ditjen Binalattas
                 Layanan            Korpo
                 Sentimen           positive

              Narasumber

              positive - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR) Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu
              juga merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi
              kinerjanya

              Ringkasan

              Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) meminta pemerintah menindak temuan KPK terkait
              adanya dugaan penyimpangan dalam Program Kartu  Prakerja  .

              KETUA MPR: KALAU REKOMENDASI KPK SOAL PRAKERJA TAK PEMERINTAH
              TINDAK, PUBLIK MAKIN CURIGA

              Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) meminta pemerintah menindak temuan KPK terkait
              adanya dugaan penyimpangan dalam Program Kartu  Prakerja. Menurutnya, jika rekomendasi
              KPK  itu  diabaikan,  kecurigaan  publik  akan  bertambah.  Rekomendasi  KPK  itu  menyarankan
              pemerintah,  agar  menyerahkan  pelaksanaan  Program  Kartu  Prakerja  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

              "Toh  bila  dialihkan  kepada  Kemenaker  dan  BNSP,  itu  juga  merupakan  bagian  dari  ranah
              eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," kata Gus Jazil.

              Seperti  diketahui,  KPK  menemukan  indikasi  penyimpangan  pada  Program  Kartu  Prakerja.
              Menurut  KPK,  ada  tujuh  persoalan  pengelolaan  program  Kartu  Prakerja  yang  berpotensi
              mengarah pada kerugian negara. Untuk memperbaiki program itu, KPK memberikan sejumlah
              rekomendasi.  Gus  Jazil mengatakan,  hasil kajian  KPK  mengkonfirmasi dugaan  banyak  pihak
              yang menyebutksn Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan salah urus.

              "Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif," ujarnya.

              Partner Sindikasi Konten:  Rakyat Merdeka.



                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215