Page 214 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

KPK merekomendasikan pemerintah menyerahkan pelaksanaan Kartu Prakerja kepada
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Jazilul bilang rekomendasi ini tepat belaka.

"Apabila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah
eksekutif. Dan kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," ujarnya.

Rekomendasi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta,
Kamis (18/6/2020) lalu. Selain rekomendasi, ia menjabarkan sejumlah permasalahan terkait
Kartu Prakerja.

Ia menyebut "terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga
penyedia pelatihan." Peran platform digital sebenarnya terbatas pada kurasi, marketplace ,
dan memberikan laporan kepada pelaksana program. Namun kenyataannya mereka juga juga
ikut menyelenggarakan pelatihan baik di platform sendiri maupun pihak lain. Konflik
kepentingan muncul karena platform tersebut bakal memantau dan melaporkan diri sendiri--
jadi tak objektif. Alexander menyebutkan 250 dari 1.895 pelatihan milik Lembaga Penyedia
Pelatihan memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.

"Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," kata
Alexander.
Metode pelaksanaan pelatihan secara daring juga bermasalah, kata Alexander, sebab itu
memungkinkan munculnya pelatihan fiktif atau tidak efektif karena satu arah, sehingga pada
akhirnya merugikan keuangan negara. Masalah lain, lembaga pelatihan sudah menerbitkan
sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan pelatihan. Materi pelatihan pun
dianggap tidak memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat hanya 13 persen. Dari 1.895
pelatihan, KPK menemukan 327 pelatihan tersedia di internet secara gratis.

"89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar. termasuk di laman
prakerja.org ," ujar Alexander.

Prakerja org adalah gerakan 'tandingan' dari masyarakat sipil terhadap Kartu Prakerja. Mereka
juga menyelenggarakan pelatihan, tapi semuanya gratis. Saat ini pemerintah tengah
mengevaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja. Insentif bagi peserta ditunda, pun dengan
pembukaan gelombang IV..

(tirto.id - Sosial Budaya ) Sumber: Antara Editor: Rio Apinino

213