Page 230 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 230
kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan
manfaatnya lebih luas
negative - Didik Mukrianto (anggota Komisi III) Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya
penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Segera
tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara
positive - Didik Mukrianto (anggota Komisi III) Saya berharap KPK bisa bergerak lebih tegas dan
konstruktif terkait dengan potensi penyimpangan pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini karena sangat
berpotensi menguapkan uang negara yang sangat besar untuk dikorupsi
Ringkasan
Program Kartu Prakerja yang merupakan bagian jaring pengaman sosial terkait penanganan
virus corona yang dikeluarkan pemerintah menjadi sorotan. Total anggaran yang dialokasikan
dalam program itu mencapai Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta orang.
POLEMIK KARTU PRAKERJA YANG DITEMUKAN KPK
Konten Redaksi kumparan Program Kartu Prakerja yang merupakan bagian jaring pengaman
sosial terkait penanganan virus corona yang dikeluarkan pemerintah menjadi sorotan. Total
anggaran yang dialokasikan dalam program itu mencapai Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta
orang.
Semua bermula dari kajian yang dilakukan KPK. Dalam kajian itu, ada permasalahan yang
ditemukan KPK dalam empat aspek terkait tata laksana. Pemerintah diminta harus melakukan
perbaikan dalam implementasi program Prakerja.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan empat aspek yang menjadi permasalahan.
Mulai dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan
pelaksaan program.
Pertama , soal proses pendaftaran, Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan telah
memiliki data pekerja yang terkena PHK berjumlah 1,7 juta orang. Para pekerja tersebut masuk
dalam whitelist program ini.
"Faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring, yaitu hanya
143 ribu. Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta
pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Alex.
Kedua mengenai kemitraan dengan platform digital, disebutkan jika proses kerja sama dengan
depan platform digital itu tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (
PBJ ). KPK melihat ada konflik kepentingan dalam lima Platform Digital dengan Lembaga
Penyedia Pelatihan (LPP).
"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia
Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap Alex.
Konflik kepentingan terjadi karena beberapa platform terafiliasi dengan LPP. Sementara
mekanismenya LPP mengajukan program ke platform untuk nanti dikurasi oleh Platform dengan
Project Management Office ( PMO ). Sementara LPP dan platform masih ada afiliasi, karena
satu perusahaan.
229
