Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 231
Mengenai 250 pelatihan yang terafiliasi yaitu Ruangguru (117 pelatihan yang diadakan Skill
Academy); Pintaria (60 pelatihan diusulkan HarukaEdu ); Sekolahmu (25 pelatihan diusulkan
LPP Sekolahmu); Mau Belajar Apa (28 pelatihan diusulkan Mau Belajar Apa dari PT Avodah
Royal Mulia); dan Pijar Mahir (11 pelatihan yang diusulkan Pijar Mahir) Ketiga , KPK menilai
kurasi materi pelatihan dalam program ini tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13%
dari 1.895 pelatihan.
Sejumlah materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. KPK mengambil
sampel 327 pelatihan dari total 1.895 yang ada.
Berdasarkan penelusuran sampel itu, 89% pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar,
termasuk di laman prakerja.org.
Keempat , mengenai metode pelaksanaan program pelatihan, KPK menyebut secara daring
berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya
satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya
oleh peserta.
Sebagai acuannya, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum
menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Selain itu, Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh
pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh
peserta.
Maka dari itu, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas temuan tersebut. Menurut
Alex, kajian beserta rekomendasi sudah dipaparkan dalam rapat bersama Kemenko
Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya tanggal 28 Mei 2020.
Berikut tujuh rekomendasi yang diberikan oleh KPK: Peserta yang disasar pada whitelist ,
tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta
program.
Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan
fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.
Komite agar meminta legal opinion ke JAMDATUN -Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama
dengan 8 (delapan) platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.
Platform Digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya .
Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring,
agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam
bentuk petunjuk teknis.
Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet,
harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.
Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti
keseluruhan paket.
Selain memberikan tujuh rekomendasi, KPK juga meminta program Kartu Prakerja gelombang
keempat ditunda.
230
