Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 232
"Menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program
Kartu Prakerja," tegas Alex.
Tanggapan Manajemen Prakerja Manajemen Kartu Prakerja buka suara soal kajian dan
rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji
Winanteya Ruky , tidak menampik soal rekomendasi KPK agar pendaftaran gelombang IV
ditunda.
"Salah satu masukan yang dipertimbangkan Komite (sehingga pendaftaran gelombang IV
Prakerja ditunda)," kata Panji.
Selain itu, manajemen juga belum memberi kepastian terkait waktu pembukaan pendaftaran
gelombang IV Prakerja. Panji mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan evaluasi
terhadap program Prakerja.
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ikut menanggapi soal polemik Kartu Prakerja
ini. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan, pengadaan Kartu Prakerja itu penunjukkannya
dilakukan sejak 20 Maret 2020.
"Sebenarnya ada yang paling menariknya, pengadaan penunjukkannya itu 20 Maret. Padahal
Perppu Nomor 1-nya itu 31 Maret," kata BW.
BW menambahkan, seorang penegak hukum layak mendalami lebih lanjut mengenai hal
tersebut. Ia menyoroti bahwa Kartu Prakerja sudah mau masuk gelombang empat. Maka dari
itu, KPK seharusnya tak lagi berkutat dalam ranah kajian, melainkan penyelidikan.
"Itu artinya sudah injured tuh kejadiannya. Enggak bisa lagi dikaji. Setop dengan kajian, masuk
di penyelidikan. Tugas litbang sudah selesai di situ, tugas penyelidikan mulai masuk," ucap BW.
Selain mendapat sorotan dari BW, sejumlah anggota DPR RI juga ikut memberikan tanggapan
terkait hasil kajian KPK itu. Politikus Golkar, Andi Sinulingga, berujar jika KPK menemukan ada
konflik kepentingan, maka lembaga antirasuah tersebut harus mengusut tuntas dugaan
tersebut.
"Jika proyek Kartu Prakerja itu disimpulkan KPK melanggar aturan pengadaan barang dan jasa,
maka sebaiknya KPK memproses ke tahapan yang lebih konkret terkait penegakan hukum di
tanah air, jangan cuma disetop," kata Andi.
Andi meminta agar penanggung jawab program Kartu Prakerja harus diperiksa oleh KPK. Sebab,
dia mengatakan tak boleh di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, uang negara
dimanfaatkan oleh segelintir elite.
"Jangan sampai uang negara digunakan segelintir elite, padahal situasi negara yang lagi susah
begini," tutur Andi.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Saleh Partaonan Daulay, ikut menanggapi kajian KPK itu.
Ia menyebut kajian itu menjawab sebagian besar pertanyaan masyarakat.
Sebab, walau sudah terlaksana tiga angkatan, temuan KPK tetap aktual dan layak untuk
ditindaklanjuti.
"Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa
direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat
dapat merasakan manfaatnya lebih luas," kata Saleh.
231
