Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 236
"Ini sama poin 5 dan 8. Intinya kurasi materi pelatihan libatkan pi-hak-pihak yang kompeten. Di
antaranya Dirjen Pelatihan di Kemnaker, lembaga, profesi, BSNP, dan lain-lain," ungkap Deputi
Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Dia mengungkapkan, rekomendasi untuk pengembalian implementasi program kartu prakerja
ke Kemnaker sudah dibahas juga di rapat dengan Kemenko Perekonomian dan pemangku
kepentingan terkait lainnya tanggal 28 Mei 2020.
"Rekomendasi ini belum dijalankan. Karena di rapat 28 Mei disebutkan kalau perpindahan
sebelumnya dari Kemnaker ke Kemenko Perekonomian itu arahan Presiden," ujar dia.
Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini membeberkan,
pada akhir 2019 program kartu prakerja telah didesain oleh pemerintah lewat Kemnaker.
Anggaran yang disiapkan sekitar RplO triliun.
Saat pandemi Covid-19 terjadi, kata Pahala, progam ini dialihkan ke Kemenko Bidang
Perekonomian dengan bentuk semi-bantuan sosial dan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun
dengan target peserta 5,6 juta. Pengalihan dari Kemnaker ke Kemenko Bidang Perekonomian
atas arahan Presiden Joko Widodo.
"Jadi setelah dimodifikasi jadi semi bansos, karena pandemi digeser jadi semi bansos dialihkan
ke Menko," ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, penyelenggaraan program
kartu prakerja kerja ditangani Komite Cipta Kerja. Komite terdiri atas Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Ketua dengan didampingi Wakil Ketua yakni Kepala Staf Kepresidenan.
Adapun anggota Komite terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri
Dalam Negeri. Sekretaris Komite dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator
Sementara itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kepada pemerintah agar
pelaku usaha khususnya yang tergabung dengan Hipmi mendapatkan kuota untuk menjadi
peserta kartu pra kerja. Hal ini dibutuhkan karena pelaku pengusaha di hampir semua sektor
terdampak virus corona atau Covid-19.
Permintaan pelibatan Hipmi dalam program tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus
Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual terkait mendorong peran dunia usaha dalam percepatan
pemulihan ekonomi nasional.
"Jadi masalah program kartu pra kerja, kita mau paling tidak Hipmi diikutsertakan. Masih banyak
yang tidak dapat pra kerja," ujar dia,kemarin.
Istana Serahkan ke Menko Perekonomian
KPK akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait implementasi progran kartu prakerja
kepada pemerintah. Surat rekomendasi yang diteken ketua KPK disampaikan kepada Airlangga
tertanggal 2 Juni 2020 ber-perihal "Kajian KPK terhadap Program Kartu Prakerja" dilampirkan
dengan dua berkas (dokumen).
235
