Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 235
persoalan. Perombakan juga dibutuhkan agar implementasi program yang memiliki alokasi
anggaran Rp20 Triliun bisa berjalan secara maksimal.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh
Partaonan Daulay. Sebelumnya KPK merekomendasikan agar pemerintah menyerahkan
pelaksanaan program kartu prakerja diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta
melibatkan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP).
PEMERINTAH DIMINTA ROMBAK FORMAT KARTU PRAKERJA
Kalangan DPR meminta pemerintah merombak format program kartu prakerja. Langkah ini
untuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya sejumlah
persoalan. Perombakan juga dibutuhkan agar implementasi program yang memiliki alokasi
anggaran Rp20 Triliun bisa berjalan secara maksimal.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh
Partaonan Daulay. Sebelumnya KPK merekomendasikan agar pemerintah menyerahkan
pelaksanaan program kartu prakerja diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta
melibatkan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP).
Jazilul Fawaid menyebut sejak awal banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah,
salah sasaran, dan salah urus. Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Karena
itu dia meminta pemerintan menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan melakukan perubahan
format pelaksanaan program kartu prakerja.
Dia pun merespons positif rekomendasi KPK agar merintah menyerah-n pelaksanaan program
tersebut kepada Kemnaker dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Wakil
Ketua Umum DPP PKB ini menandaskan, baik Kemenaker maupun BNSP sebenarnya adalah
sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi tersebut dinilai tepat.
"Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah
eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," tuturnya.
Senada, Saleh Partaonan Daulay meminta rekomendasi KPK menjadi pijakan untuk meromnbak
secara menyeluruh terhadap program kartu prakerja.Saleh mencontohkan dalam konsep lama
pengelolaan kepesertaan yang dinilai tidak cukup baik. Buktinya, banyak karyawan yang
menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ternyata tidak terserap dalam program itu.
"Perlu banyak yang diubah dalam skema Program Kartu Prakerja ini, termasuk sistemnya. Ini
kan sistem Online agak susah mengukur keberhasilannya. Apalagi ini tidak ada tatap muka,
yang ada hanya tatap muka lewat virtual" katanya.
Tuntutan agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan program kartu prakerja diserahkan ke
Kemnaker serta melibatkan BNSP merupakan bagian rekomendasi KPK yang telah disampaikan
kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga surat tertanggal 2 Juni 2020.
Dalam rekomendasi ke delapan, KPK menekankan perlunya pelibatan BNSP nampir sama seperti
rekomendasi poin lima yaitu kurasi materi pelatihan dan kelayakan untuk diberikan secara daring
agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam
bentuk petunjuk teknis.
234
