Page 268 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 268
Judul Pemerintah Diminta Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK
Nama Media Republika
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg2
Jurnalis agus raharjo
Tanggal 2020-06-20 06:31:00
Ukuran 85x341mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 83.300.000
News Value Rp 249.900.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR) Mereka bisa saja kesan-dutig masalah hukum
setelah tidak menjabat lagi atau bahkan setelah pensiun lama dari pemerintahan atau dunia
politik
positive - Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR) Kami mendukung program kaitu prakeijanya, tapi
kami juga melihat potensi masalah hukum, khususnya dalam perspektif UU Tipikor
positive - Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI) Ini momentum yang pas untuk KPK
memberi review terhadap sistemnya agar niat baik pemerintah bisa tetap baik eksekusinya
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX bidang Ketenagakerjaan) Walaupun sudah
terlaksana tiga angkatan, temuan KPKini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti
neutral - Fadjroel Rachman (Juru Bicara Presiden) Problemnya sudah sangat teknis, terkait
kementerian/lembaga terkait, mohon untuk kartu prakerja ke Ibu Denni Purbasari, direktur
eksekutif PMO Kartu Prakerja
Ringkasan
Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi kartu prakerja. Anggota Komisi III DPR
Arsul Sani menilai, pemangku kepentingan terkait bisa tersandung perkara hukum jika
rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, para pejabat yang
mengurusi kartu prakeija harus memahami mereka bisa saja terlibat perkara hukum bila
melaksanakan program dengan skema yang berlaku saat ini. "Mereka bisa saja kesan-dutig
masalah hukum setelah tidak menjabat lagi atau bahkan setelah pensiun lama dari
pemerintahan atau dunia politik," tutur Arsul kepada Repitblika, Jumat (19/6).
PEMERINTAH DIMINTA TINDAK LANJUTI REKOMENDASI KPK
Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terkait kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi kartu prakerja. Anggota Komisi III DPR
267
