Page 269 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 269
Arsul Sani menilai, pemangku kepentingan terkait bisa tersandung perkara hukum jika
rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, para pejabat yang
mengurusi kartu prakeija harus memahami mereka bisa saja terlibat perkara hukum bila
melaksanakan program dengan skema yang berlaku saat ini. "Mereka bisa saja kesan-dutig
masalah hukum setelah tidak menjabat lagi atau bahkan setelah pensiun lama dari
pemerintahan atau dunia politik," tutur Arsul kepada Repitblika, Jumat (19/6).
Menurut Arsul, apa yang disampaikan KPK merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat
dengan Komisi III DPR hampir dua bulan lalu. Sebagai komisi hukum di DPR, Komisi III telah
melihat bahwa program pelatihan daring yang dari program kartu prakerja ini berpotensi
bermasalah secara hukum. Teriebih, berbagai elemen masyarakat juga melihat permasalahan
tersebut dan telah meminta pemerintah meninjau ulang soal pelatihan daring tersebut.
"Kami mendukung program kaitu prakeijanya, tapi kami juga melihat potensi masalah hukum,
khususnya dalam perspektif UU Tipikor," ujar Arsul. VVa-ldl Ketua Komisi III DPR RI Ahmad
Sah-roni menilai apa yang dilakukan KPK sebagai bentuk pencegahan terjadinya kasus korupsi.
Menurut dia, tindakan proaktif KPK itu merupakan langkah positif mengingat program kartu
prakerja gelombang IV tengah ditunda. Dengan begitu, ini adalah saat yang tepat untuk
memberikan waktu untuk membenahi prakerja.
"Ini momentum yang pas untuk KPK memberi review terhadap sistemnya agar niat baik
pemerintah bisa tetap baik eksekusinya," kata dia.
Ketenagakerjaan Anggota Komisi IX bidang Ketenagakerjaan, Saleh Partaonan Daulay, menilai
temuan dan rekomendasi KPK menjawab pertanyaan masyarakat soal keanehan dari
pelaksanaan program tersebut. Ia menilai temuan dan rekomendasi KPK bagian dari
pencegahan.
"Walaupun sudah terlaksana tiga angkatan, temuan KPKini tetap aktual dan layak untuk
ditindaklanjuti," kata Saleh.
Sementara, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun menyampaikan, masalah ini sebaiknya
ditanyakan ke pejabat yang berwenang.
"Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk kartu
prakerja ke Ibu Denni Purbasari, direktur eksekutif PMO Kartu Prakerja," kata dia.a ediagus
raharjo
268
