Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Pahala mengemukakan bahwa Badan Pelaksana semestinya tak bisa membiarkan konflik
tersebut terjadi. Proses seleksi pelatihan, kata dia, seharusnya melibatkan pihak-pihak yang
kompeten dan bebas dari konflik kepentingan, seperti Badan Nasional Standardisasi Profesi atau
Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia mengimbuhkan, penilaian yang tak dilakukan bersama pihak yang kompeten membuat
materi pelatihan amburadul. Berdasarkan konsultasi KPK dengan Himpunan Lembaga Latihan
Seluruh Indonesia, hanya 13 persen dari total 1.895 modul yang layak menjadi pelatihan.
"Pelatihan menjadi PNS, misalnya. Itu dianggap pengetahuan karena sekali baca bisa selesai,"
ujar dia.

Indikasi konflik kepentingan telah diendus Indonesia Corruption Watch sejak pertengahan Mei
lalu. Dalam publikasi Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja, ICW
menyatakan konflik tersebut salah satunya terjadi ketika tiga pejabat Ruangguru terdaftar
sebagai penyedia pelatihan. Mereka adalah Iman Usman, pendiri sekaligus Direktur Produk dan
Kerja Sama Ruangguru; Vice President of Corporate Strategy and Finance Arman Wiratmoko;
dan Senior Vice President Sales & Marketing Ruangguru Adilla Inda Diningsih.

Peneliti ICW, Siti Juliantari, mengatakan lembaganya juga menemukan perusahaan penyedia
platform, Tokopedia, memiliki afiliasi dengan 42 lembaga pelatihan dan platform digital.
Keterkaitan tersebut terlihat dalam 196 pelatihan yang dipasarkan Tokopedia. "Tokopedia
diduga menjalankan fungsi ganda pengawasan dan pelaksanaan," ujar Tari, awal Juni lalu.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, membantah
pernyataan ICW. Ia mengatakan perusahaannya hanya berperan sebagai penyedia lapak dalam
program Kartu Prakerja. "Kami tak memiliki fungsi sebagai lembaga penyedia kelas atau
pelatihan," ujar dia.

Sementara itu, pendiri Ruangguru, Iman Usman, mengatakan Skill Academy telah beroperasi
sesuai dengan Peraturan Menteri. Koordinator Perekonomian Nomor 3 TMiun 2020. Dalam
keterangannya, Iman menyitir kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyebutkan
program Kartu Prakerja tak melanggar aturan. "Tidak ada keistimewaan khusus yang dimiliki
Skill Academy sebagai lembaga pelatihan. Kelas yang ditawarkan juga sudah melalui proses
verifikasi dan kurasi PMO," ujar Iman. Meski begitu, Iman menyatakan lembaganya siap
mengikuti arahan terbaru jika pemerintah memutuskan mengubah regulasi.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Badan Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky,
mengatakan lembaganya akan menjadikan kajian KPK sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
program. "Komite akan menelaah lebih lanjut temuan itu," kata Panji.

AV1T HIDAYAT

Caption :

TEMPO/NITA DIAN

Lima dari delapan mitra platform digital program Kartu Prakerja dalam situs www.prakerja.go.id
di Jakarta, kemarin.

273