Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

pemerintah lengah melakukan pembahasan atas evaluasi dan perbaikan tata kelola program
tersebut.

Evaluasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI (Polri), serta Kejaksaan Agung.

Perbaikan kemungkinan juga menyangkut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dan, Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. "(Evaluasi dan perbaikan) bersama lembaga
pengawas pemerintah dan penegak hukum," kata Panji ke KONTAN, kemarin.

Untuk itu, Panji menyebutkan, pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 4 akan
berlangsung setelah proses evaluasi dan perbaikan tata kelola rampung. Meski begitu, dia belum
bisa memastikan, kapan itu selesai.

Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono
menegaskan, akan ada perbaikan pengelolaan Program Kartu Prakerja. Harapannya, dengan
perbaikan ini bisa semakin meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para
peserta.

Hanya, Bambang enggan mengomentari rekomendasi KPK yang meminta Kemnaker menjadi
lembaga pelaksana Program Kartu Prakerja.

Informasi saja, Program Kartu Prakerja memang awalnya Kemnaker desain sebagai salah satu
program prioritas Presiden Joko Widodo di pemerintahan keduanya. Program ini sejak mula
menyasar para calon pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan anggaran
Rp 10 triliun pada tahun ini.

Namun, atas arahan Presiden, program tersebut dialihkan pelaksanaannya ke Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, serta untuk mengurangi dampak Covid-19. Program Kart u
Prakerja lalu membidik korban PHK dan anggarannya meningkat jadi Rp 20 triliun.

Salah sasaran
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menyebutkan, pelaksanaan
Program Kartu Prakerja kurang efektif. Sebab, yang dibutuhkan pekerja terdampak Covid-19
ialah bantuan tunai untuk bertahan hidup. Alhasil, membidik para korban PHK dengan memberi
materi pelatihan kerja dalam Program Kartu Prakerja menjadi salah sasaran.

Kemudian, konten pelatihan dalam program ini mayoritas adalah teori dan bukan prak-tik.
Padahal, pekerja lebih membutuhkan pelat ihan prak-tik lapangan. "Sedangkan pelatihan di
Program Kartu Prakerja hanya tutorial yang sama dengan pelatihan gratis yang ada di YouTube
dan sejenisnya," ungkap Hadi.

Hadi menyarankan, agar pemerintah menghapus dana pelatihan program ini dan merelokasinya
inei\jadi bantuan tunai bagi para pekerja terdampak Covid-19.

Permasalahan yang KPK Temukan dalam Program Kartu Prakerja

1. Data yang Kemnaker rilis bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (BPJS)
Ketenagakerjaan menyebutkan, ada 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan kena PHK. Namun,
yang mendaftar Program Kartu Prakerja secara daring hanya sekitar 143.000 orang.

276