Page 276 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 276
Judul KPK Temukan Masalah di Program Kartu Prakerja
Nama Media Kontan
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg2
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-20 05:46:00
Ukuran 255x279mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 54.187.500
News Value Rp 162.562.500
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
positive - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra
Kerja) (Evaluasi dan perbaikan) bersama lembaga pengawas pemerintah dan penegak hukum
positive - Hadi Subhan (Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas) Sedangkan pelatihan di
Program Kartu Prakerja hanya tutorial yang sama dengan pelatihan gratis yang ada di YouTube
dan sejenisnya
Ringkasan
Polemik Program Kartu Prakerja kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengeluarkan hasil kajian yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini.
Misalnya, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tidak
melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan KPK menunjukkan, lima
dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia
pelatihan program itu.
KPK TEMUKAN MASALAH DI PROGRAM KARTU PRAKERJA
Rekomendasi KPK: pelaksana Program Kartu Prakerja adalah Kementerian Ketenagakerjaan
Vendy Yhulia Susanto
Polemik Program Kartu Prakerja kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengeluarkan hasil kajian yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini.
Misalnya, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja tidak
melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan KPK menunjukkan, lima
dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia
pelatihan program itu.
KPK merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjalankan
Program Kartu Prakerja, dan bukan Manajemen Pelaksana Program yang merupakan unit
khusus yang dibentuk pemerintah. Menanggapi rekomendasi KPK itu, Direktur Komunikasi
Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja Panji Wi-nanteya Ruky mengatakan, saat ini
275
