Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Hasilnya, KPK menemukan tujuh persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi
mengarah pada kerugian negara. Untuk mencegah hal itu terjadi, KPK memberikan tujuh
rekomendasi kepada pemerintah. Terkait temuan ini, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
mengatakan, selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran
dan salah urus.

"Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Saya yakin, KPK telah meneliti
dengan cermat dan objektif," ujar Jazilul Fawaid, Jumat (19/6) Politikus yang akrab disapa Gus
Jazil itu berharap, pemerintah memperhatikan dan menindaklajuti rekomendasi KPK tersebut.

"Jika rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah kecurigaan publik terhadap proyek kartu
Prakerja," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu, ,engenai rekomendasi KPK agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program
Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta melibatkan Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, kedua lembaga
negara itu sebenarnya adalah sama-sama unsur pemerintah sehingga rekomendasi tersebut
dinilai tepat.

"Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah
eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya," tuturnya.

Diketahui, KPK menemukan indikasi penyimpangan pada program Kartu Prakerja. Ada tujuh
persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian
negara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, rekomendasi pertama, peserta
yang disasar pada whitelist atau pekerja terdampak Covid-19 tidak perlu mendaftar secara
daring melainkan dihubungi Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana
Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.

Kedua, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah
memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

"Tiga, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama
dengan 8 platform digital apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pemerintah," tegas Alexander saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis
(18/6).
Empat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan
lembaga penyedia pelatihan (LPP). Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki
potensi konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Lima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara
daring. "(Kurasi) agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta
dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis," ujarnya.

Enam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring
internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. Tujuh, pelaksanaan
pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. Misalnya, kata Alexander,
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti
keseluruhan paket.
Editor : Dimas Ryandi Reporter : ARM Ikuti berita terbaru dari melalui : (c) PT Jawa Pos Grup
Multimedia.

279