Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 285

Judul               Ini Masalah Kartu Prakerja yang Jadi Sorotan KPK: Pemerintah Diminta
                                     Tunda Program
                 Nama Media          kompas.com
                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/88134/ini-masalah-kartu-prakerja-
                                     yang-jadi-sorotan-kpk-pemerintah-diminta-tunda-program
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-06-19 22:45:00
                 Ukuran              0
                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas

                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              negative - Pahala Nainggolan (Deputi Penindakan KPK) Tidak semua yang disajikan itu masuk
              kategori  pelatihan.  Beberapa  cuma  pengetahuan.  Ya  kalau  pengetahuan  jangan  disebut
              pelatihan. Dan yang kedua, tidak semua pelatihan bisa diberikan secara daring


              Ringkasan

              Program    kartu  Prakerja    yang  digadang-gadang  pemerintah  untuk  membantu  masyarakat
              terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19 ternyata sarat masalah.

              Aspek  pertama  yang  mendapat  sorotan  yakni  proses  pendaftaran.  Ada  1,7  juta  pekerja
              terdampak (  whitelist  ) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.



              INI MASALAH KARTU PRAKERJA YANG JADI SOROTAN KPK: PEMERINTAH
              DIMINTA TUNDA PROGRAM

              JAKARTA,  -  Program    kartu  Prakerja    yang  digadang-gadang  pemerintah  untuk  membantu
              masyarakat terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19 ternyata sarat masalah.

              Aspek  pertama  yang  mendapat  sorotan  yakni  proses  pendaftaran.  Ada  1,7  juta  pekerja
              terdampak (  whitelist  ) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

              Kedua,  KPK  menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme
              pengadaan barang dan jasa pemerintah.

              Ketiga,  KPK  juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang
              memadai.




                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290