Page 278 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 278
2. Anggaran yang tidak efisien sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur face recognition untuk
pengenalan peserta Program Kartu Prakerja. KPK menilai, penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah memadai.
3. Keterlibatan delapan perusahaan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang
dan jasa pemerintah. KPK menemukan, lima dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik
kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan.
4. Pelatihan daring dalam program ini tidak memenuhi kompetensi yang memadai. Dari total
1.895 pelatihan, hanya 13% yang memenuhi syarat dari sisi materi dan penyampaian secara
online. Kajian KPK menyebutkan, dari 1.895 materi pelatihan daring, ternyata 89% tersedia di
internet secara gratis, termasuk di laman prakerja.go.id.
Sumber: Pemberitaan dan Riset KONTAN
277
