Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 34
Ringkasan
Anggaran Prakerja dinilai lebih baik dialihkan untuk program bantuan di masa korona.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak ragu menindak hukum oknum di balik
pelaksanaan program Kartu Pra-keija yang dinilai bermasalah. Pekan lalu, KPK mengungkap
sejumlah penyimpangan dan potensi kerugian negara dalam program yang sebagiannya telah
dilaksanakan tersebut. Namun, KPK baru sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah
terkait temuan tersebut.
KPK DIMINTA TAK RAGU
Anggaran Prakerja dinilai lebih baik dialihkan untuk program bantuan di masa korona.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak ragu menindak hukum oknum di balik
pelaksanaan program Kartu Pra-keija yang dinilai bermasalah. Pekan lalu, KPK mengungkap
sejumlah penyimpangan dan potensi kerugian negara dalam program yang sebagiannya telah
dilaksanakan tersebut. Namun, KPK baru sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah
terkait temuan tersebut.
"Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-
ragu untuk melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang
negara," kata anggota Komisi III (Hukum) DPR, Didik Mukrianto, kepada Republika, Sabtu
(20/6).
KPK, kata dia, tak boleh ragu memberantas korupsi, terlebih saat negara sedang mengalami
kesulitan karena pandemi virus korona. Politikus Demokrat itu mengjngatkan, sepanjang ada
unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewe-nangan, kesempatan, memperkaya
diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara, KPK harus
bertindak.
"Harusnya KPK tidak ragu untuk menindak. Korupsi saat darurat bencana merupakan bagian
moral ha-zard yang sangat memilukan dan memalukan bagi bangsa ini," ujar dia. Apalagi,
program Kartu Prakeija memakai uang negara yang sangat besar.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai pemangku kepentingan terkait bisa tersandung
perkara hukum jika rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti. Maka, skema yang berlaku saat ini
harus diubah. "Mereka bisa saja kesandung masalah hukum setelah tidak menjabat lagi atau
bahkan setelah pensiun lama dari pemerintahan atau dunia politik," tutur Arsul, Jumat (19/6).
Pada Kamis (18/6), KPK mengumumkan hasil kajian terhadap program Kartu Prakerja. Ada
sejumlah temuan masalah dalam pelaksanaan program tersebut, di antaranya konflik
kepentingan platform penyedia pelatihan Prakeija, penggunaan teknologi yang tidak sesuai
kebutuhan, dan pembelian konten pelatihan yang seharusnya bisa didapatkan gratis.
"Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia
pelatihan," kata Wakil Ketua KPK Ale-xander Marwata dalam paparannya, Kamis. KPK kemudian
memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Wakil Ketua MPR .lazflul Fawaid meminta pemerintah menjalankan rekomendasi KPK tersebut.
Jazilul mengatakan, selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah
sasaran dan salah urus. Saat ini, dugaan masyarakat ini terkonfirmasi oleh KPK.
33
