Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

"Saya yakin KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif. Saya berharap pemerintah
memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK tersebut. Kalau rekomendasi KPK itu
diabaikan, dapat menambah kecurigaan publik," kata Jazilul, Sabtu.

Alihkan

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay juga meminta pemerintah mengikuti
rekomendasi yang dikeluarkan KPK agar tidak menjadi beban bagi penyelenggara program Kartu
Prakeija.

Menurut Saleh, saat ini program tersebut sudah dihentikan. Karena itu, waktunya sangat tepat
untuk evaluasi. "Selaincatatan dari KPK, juga perlu diperhatikan masukan yang diberikan
masyarakat yang telah memberikan kritik," ujarnya, Sabtu.

Namun, anggota Komisi IX DPR itu menilai anggaran yang sangat besar dalam program Kartu
Prakeija lebih baik dialihkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut dia, apabila
program tersebut dilanjutkan, tidak ada jaminan masyarakat yang selesai menjalankan pelatihan
kerja akan mendapatkan pekerjaan. "Salah satu masalahnya adalah tidak ada litik and match
antara pelatihan dan dunia kerja," katanya.

Ketika dikonfirmasi pada .Jumat, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rach-man mengatakan, istana
tidak akan mengomentari permasalahan tersebut. Menurut dia, masalah ini sebaiknya
ditanyakan ke pejabat yang berwenang. "Problemnya sudah sangat teknis, terkait
kementerian/lembaga terkait Mohon untuk Kartu Prakeija ke Ibu Denni Purbasari, direktur
eksekutif PMO Kartu Prakeija," kata dia.

Namun, Tenaga Ahli Kedeputian III KSP Panji Winentya Ruki pada Kamis menjelaskan, kesiapan
memberikan jasa platform digital untuk pelatihan keterampilan daring (on-line) maupun luring
(<offline) telah sesuai dengan Permenko tentang Prakeija. Selain itu, dalam kajiannya, KPK lupa
menyebut bahwa yang melakukan kurasi final dan menetapkan lembaga pelatihan adalah mana-
je-men pelaksana. "Negara hadir di situ," ujarnya menegaskan.

ed: ilham tirta

34