Page 356 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 356
"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata
Kelola Perlindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing melalui video conference, Kamis,
(18/6/2020).
Ida mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi mulai dari proses pemberian izin bagi
perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan proses pengawasannya.
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan dibenahi, agar dampak masalah
yang ditimbulkan saat mereka bekerja di atas kapal dapat diminimalisir secaran signifikan,"
katanya.
Ida menambahkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja
di kapal berbendera asing merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelindungan
PMI mencakup pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi," ujarnya.
UU Pelindungan PMI yang baru tersebut telah merumuskan dan melindungi hak dan kewajiban
PMI beserta keluarganya. Namun ia mengakui, dalam kenyataannya, masih terjadi kekerasan
dan perbudakan modern di laut dan masih banyak hak-hak PMI berikut keluarganya yang
dilanggar.
Menaker berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran
yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh
rakyatnya sendiri.
"Ke depan, para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal
asing tapi juga kapal Indonesia yang baik," jelasnya. (*).
355
